Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta evaluasi dukungan daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kemdagri RI, Senin (13/4/2026)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta evaluasi dukungan daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalteng ini merupakan agenda rutin pemerintah pusat untuk memantau perkembangan inflasi secara nasional dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian harga di seluruh wilayah Indonesia.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret dari setiap hasil rapat koordinasi, terutama dalam menghadapi dinamika harga komoditas pokok.
“Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan pembagian tanggung jawab antar sektor agar penanganannya lebih efektif dan terukur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti percepatan penyelesaian sejumlah proyek strategis pendukung ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah Kalteng.
Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera difungsikan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan benar-benar berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan.
Lebih lanjut, Yuas menekankan bahwa rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus menghasilkan langkah nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Rakor ini harus melahirkan aksi konkret, sehingga pengendalian inflasi benar-benar berdampak pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, turut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemantauan inflasi nasional, evaluasi harga bahan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur, hingga penguatan sinergi lintas sektor bersama instansi terkait.
Selain itu, dibahas pula langkah-langkah pengendalian seperti pelaksanaan operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik melalui APBD, serta pengawasan ketersediaan stok oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Melalui koordinasi yang intensif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, Pemprov Kalteng berkomitmen menjaga inflasi daerah tetap terkendali guna mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(MMC/YM/Aw)
