Pemprov Kalteng Gerak Cepat Tekan Inflasi, Fokus Jaga Harga Pangan

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bergerak cepat memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan fokus menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan menyusul posisi Kalteng yang saat ini masuk tiga daerah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.

 

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).

 

Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa tingginya inflasi harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

 

“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalteng saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.

 

Menurut Linae, rapat tersebut menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.

 

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Untuk memastikan ketersediaan pasokan, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog.

 

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, stok beras di Kalteng dipastikan dalam kondisi aman dan bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Meski demikian, pengawasan dan distribusi pangan tetap harus diperkuat agar pasokan dapat tersalurkan secara merata.

 

Linae juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi antarlevel pemerintahan dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

 

“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Yuliansah Andrias menjelaskan bahwa inflasi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Hari Raya Idulfitri.

 

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras dan ikan.

 

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.

 

Sebagai langkah pengendalian, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, dan penguatan distribusi barang serta jasa. Dalam jangka panjang, peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi pertanian dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas harga.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Kenaikan harga beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, selain meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

 

BPS juga mencatat Kota Palangka Raya mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.

 

Melalui koordinasi yang terus diperkuat bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya, Pemprov Kalteng optimistis langkah pengendalian yang dilakukan dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat.(MMC/YM/Aw)