Serah Terima Cinderamata oleh Kalan BI Kalteng Yuliansah Andrias, Rabu (30/4/2025)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Mewakili Gubernur Kalteng Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni menghadiri acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Kalteng Acara ini berlangsung di Aula Pertemuan Lantai 4 Gedung KPw BI Provinsi Kalteng, Rabu (30/4/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Sri Widanarni, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen mendukung program prioritas nasional yang diusung Presiden RI melalui Kementerian Pertanian, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan—terutama beras—yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak secara khusus, dan masyarakat Kalteng secara umum. “Dengan manggatang utus dan semangat kearifan lokal dalam bingkai NKRI, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Disebutkan pula bahwa salah satu prioritas dalam 8 Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyelaraskan program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, antara lain melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting.
“Selain itu, program Kartu Huma Betang Sejahtera juga digagas sebagai bentuk perhatian terhadap kemajuan sektor pertanian, yang mencakup bantuan untuk petani dan nelayan,” tambah Sri Widanarni.
Berdasarkan data BPS, produksi padi di Kalteng mengalami peningkatan sebesar 30% dari 2023 ke 2025, yakni dari 330 ribu ton pada 2023 menjadi target 475 ribu ton pada 2025.
Program Cetak Sawah tahun 2025 ditargetkan mencakup 85 ribu hektare lahan, tersebar di 10 kabupaten/kota: Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Lamandau, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Selatan, Barito Utara, dan Kota Palangka Raya. “Dari target tersebut, saat ini telah berkontrak seluas 66,9 ribu hektare,” ujarnya.
Selain itu, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk periode 2024–2025 mencapai 1.308 unit, termasuk hand sprayer, transplanter, traktor roda 2 dan 4, pompa air, dryer, power thresher, dan CHB, termasuk untuk mendukung brigade pangan.
Hingga 25 April 2025, luas tanam padi telah mencapai 92 ribu hektare atau 56% dari target tahun 2025 sebesar 164 ribu hektare. “Terkait kegiatan hari ini, Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung percepatan swasembada pangan di wilayah ini,” tutup Sri Widanarni.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan dipengaruhi oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan kebijakan fiskal, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. “Meluasnya kebijakan tarif Trump 2.0, termasuk terhadap Indonesia, berpotensi menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelasnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 diperkirakan akan melambat akibat penurunan ekspor dan perlambatan sektor konstruksi.
Selain itu, inflasi IHK Kalteng pada 2025 diprediksi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, berada pada kisaran 2,5% ± 1% sesuai target pemerintah. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan emas perhiasan sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian global.
“Namun, inflasi yang lebih tinggi diperkirakan masih dapat dikendalikan seiring penguatan pengendalian inflasi di daerah serta program peningkatan produksi komoditas pangan strategis,” ujarnya.
Di sisi lain, sektor manufaktur seperti hilirisasi CPO dan pengembangan Kawasan Industri (KI) diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di Kalteng. Oleh karena itu, perlu dukungan penguatan iklim investasi, pengembangan ekosistem industri, dan peningkatan akses pembiayaan. “Tantangan utama investasi industri di daerah masih berkutat pada regulasi dan infrastruktur,” pungkasnya.(MMC/YM/Aw)
