Plh Sekda Kalteng Nurul Edy
Palangka Raya, Media Dayak
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nurul Edy, menyatakan akhir Januari ini semua proyek dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng diharapkan sudah tuntas dilelang.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/1), Nurul Edy mengatakan, setelah kickoff penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2019, pihaknya terus mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.
Organisasi Pemerintah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng terus diingatkan tentang target Gubernur untuk menyelesaikan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) pada akhir Januari 2019.
“Dengan demikian, maka target 20 persen serapan anggaran pada triwulan I bisa terealisir, sesuai arahan dan target Gubernur sejauh ini tidak ada kendala,” terang Nurul Edy di Kantor Gubernur Kalteng.
Nuruk Edy menyatakan, sampai saat ini tidak ada ditemui kendala dalam pelaksanaan PBJ pemerintah. Bahkan 34 dari 183 paket kegiatan perangkat daerah provinsi Kalteng yang memiliki total nilai Rp587,842 miliar, saat ini sudah berproses termasuk administrasinya.
Selain itu, Plh Sekda Kalteng ini mengatakan, pihaknya juga memonitor pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten/kota. “Karena kita ingin roda perekonomian kita ini jalan dan sesuai dengan target kinerja secara keseluruhan.
Pada prinsipnya, kita dorong terus agar percepatan lelang proyek bisa terealisasi, dan evaluasi kendalanya, terutama yang menggunakan dana APBD Provinsi,” ujar Nurul Edy yang juga sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng Benius mengatakan, pihaknya sudah membuat surat kepada SOPD, agar dapat mempercepat proses PBJ yang dimaksud.
Sampai saat ini, ujar Benius, semua 732 aket sudah diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Meskipun demikian, dia mengakui, ada beberapa yang masih perlu dibenahi lagi karena dinilai masih belum lengkap.
“Kami akan melakukan rapat khusus terkait hal ini. Karena syarat pengadaan itu, harus SiRUP dulu, kalau tidak SiRUP tidak bisa sekarang ketentunya,” ujarnya.
Sementara untuk lelang, Benius mengatakan, sampai saat ini ada 7 OPD yang sudah melakukan proses tender melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa. PBJ lainnya dilakukan melalui pengadaan langsung, e-Katalog, dan penunjukan langsung.
“Saat ini yang kita genjot adalah proses tender, kecuali yang penunjukan langsung dan e-Katalog,” ujarnya.(YM)
