Pemprov Kalteng dan Anggota DPR RI, Gelar Pasar Murah Untuk Masyarakat Pulpis

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo didampingi Pj Bupati Pulang Pisau, Hj Nunu Andriani beserta rombongan membuka operasi pasar murah di Kabupaten Pulang Pisau, bertempat di halaman Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Sabtu (29/6/2024).(Media Dayak/Ist)

Pulang Pisau, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar operasi pasar murah di Kabupaten Pulang Pisau, bertempat di halaman Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Sabtu (29/6/2024).

Mewakili Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, kegiatan pasar murah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo didampingi Pj Bupati Pulang Pisau, Hj Nunu Andriani beserta rombongan.

Dalam sambutannya, Edy Pratowo menyampaikan, alasan digelarnya pasar murah atau pasar penyeimbang ini karena merupakan instruksi Presiden R.I Joko Widodo yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menjaga stabilisasi harga pangan.

“Jangan sampai dipasaran kita ini kesulitan mendapatkan bahan pokok, misalnya beras, minyak goreng, bawang dan lain-lain karena kemahalan berdasarkan hasil data BPS komoditi yang sering mengalami kenaikan harga,” kata Edy.

Menurut Edy perlu ada intervensi teknis dari pemerintah provinsi untuk menjaga harga stabilitas harga pangan, salah satunya yang dilaukan oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan mengelar operasi pasar murah.

Pasar murah di Pulang Pisau, lanjut Edy ada dua komoditi, diantaranya beras 10 kg dan minyak goreng (Migor) 1 liter. Harganya di pasar Rp 192.500, namun Pemprov Kalteng memberikan subsidi Rp. 172.500, kemudian disubsidi lagi Rp 20.000 oleh Anggota DPD RI H Agustiar Sabran, sehingga masyarakat tidak perlu membayar lagi.

Sementara itu, Camat Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Endra Setiawan menyampaikan, pihaknya mendapatkan 1500 paket sembako untuk Kahayan Hilir, selanjutnya akan di serahkan ke Lurah dan Kepala Desa kemudian disalurkan kepada masyarakat.

“Nanti pada saat pengambilan, masyarakat yang bersangkutan harus hadir, tidak ada titip atau diwakilkan. Harapan saya, ini terus berlanjut seperti yang telah dilaksanakan,” kata Endra dengan singkat.(Alp/Aw)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait