Pemprov Ajak Kanwil BPN Provinsi Bersama-sama Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalteng, Senin (22/4/2024).(Media Dayak/MMC Kalteng)

Palangka Raya, Media Dayak

Gubernur Kalteng melalui, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan program Reforma Agraria memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pihak-pihak terkait guna tercapainya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
 
“Reforma Agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses. Sehingga Penyelenggaraan Reforma Agraria perlu dukungan dan keterlibatan pemerintah/lembaga dan stakeholder terkait baik dari tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional, bertempat di Kantor Kelurahan Kalampangan Jl
Mahir Mahar KM 18, Senin (22/4/2024).
 
Ia menyebut saat ini pemerintah terus melakukan pemerataan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui program Reforma Agraria.
 
“Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, mulai dari perkotaan hingga perdesaan melalui Reforma Agraria,” ungkapnya.
 
Oleh karenanya pihaknya mengajak Kanwil BPN Provinsi bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi guna mencapai tujuan pemberdayaan dari program Reforma Agraria, serta dapat mendorong potensi usaha kegiatan di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
 
Ia juga berharap dengan terlaksananya kegiatan tersebut, mulai dari permasalahan hingga kendala yang berkaitan dengan pertanahan dapat teratasi agar program di bidang pertanahan dapat terealisasi.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kalteng Ferdinan Adinoto mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalteng menjelaskan bahwa bidang tanah dijadikan sebagai aset hidup serta dapat menjadi modal bagi masyarakat.
 
“Jadi, sertipikat bukan dalam arti hanya dapat kita simpan di lemari atau bahkan di desa-desa dapat disimpan di bawah Kasur. Tetapi bagaimana sertipikat ini bisa menjadi sumber permodalan,” ujarnya.
 
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pemberdayaan ini merupakan pemberian bantuan langsung atau program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta kerjasama antara masyarakat dengan kementerian lembaga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota yang memiliki kemampuan mendukung program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria.(MMC/YM/Aw)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait