Pemkab Kobar Bahas Strategi Atasi Antrean Panjang BBM

Pangkalan Bun, Media Dayak 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi guna membahas strategi mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah, S.H., M.H., di Ruang F.A.D. Pati Anom Lantai 2 Kantor Bupati Kobar, Rabu (29/7/2026).

 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perangkat daerah terkait, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Lucky Harianto, serta para pengelola SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertemuan ini difokuskan untuk mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis agar penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan lebih lancar.

 

Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan pemerintah daerah terhadap kondisi penyaluran BBM di lapangan. Selain itu, pertemuan juga digelar sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

 

“Rapat koordinasi ini kita lakukan setelah monitoring situasi yang terjadi dalam penyaluran BBM, rapat ini penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan baik secara langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui berbagai media sosial yang ada,” ujar Hj. Nurhidayah.

 

Ia menegaskan, Pemkab Kobar akan terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, serta instansi terkait agar distribusi BBM dapat berlangsung tertib, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto, memastikan ketersediaan stok BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi aman. Menurutnya, antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

 

“Realisasi konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 32 persen, sementara realisasi penggunaan Pertalite justru meningkat sekitar 12 persen, pergeseran konsumsi inilah yang turut memengaruhi kondisi antrean di sejumlah SPBU,” jelas Lucky.

 

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina telah memperkuat pengawasan distribusi dengan meningkatkan monitoring ketahanan stok di setiap SPBU, memantau distribusi dari depot ke lembaga penyalur, serta meminta setiap SPBU mengoptimalkan manajemen stok melalui evaluasi penyaluran harian dan perencanaan kebutuhan distribusi.

 

Selain itu, Pertamina juga melakukan pengaturan jam operasional SPBU, penambahan nozzle pengisian Pertalite di beberapa lokasi, pengalihan pasokan BBM dari luar daerah ke wilayah dalam kota, pemblokiran barcode yang terindikasi disalahgunakan, hingga mengusulkan penambahan kuota Pertamax. Pengawasan bersama aparat penegak hukum juga terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

 

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kotawaringin Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh pengelola SPBU berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pasokan energi di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap aman, stabil, dan terkendali. (Rd/Lsn)