Pemkab Barut Usulkan Sertifikat Tanah di Perdsaan yang Masuk Kawasan Hutan

H Nadalsyah

Bacaan Lainnya

Muara Teweh, Media Dayak

   Pemkab Barut mengusulkan sertifikat tanah yang ada di wilayah perdesaan yang ada di daerah ini yang masuk dalam kawasan hutan melalui program Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih terkendala dalam melakukan pensertifikatan tanah yang ada khususnya dipedesaan wilayah kabupaten Barito Utara.

Pemkab Barito Utara pada tahun 2019 ini sudah mengusulkan untuk memutihkan tanah-tanah yang mana diwilayah perdesaan masih banyak tersangkut dalam kawasan hutan.

Bupati Barito Utara H Nadalsyah di Muara Teweh, Rabu (6/2) mengatakan bahwa untuk pengusulan sertifikat tanah di pedesaan ini melalui program Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawsan Hutan (PPPTKH). 

“Setelah melalui program PPTKH ini, barulah bisa dimaskukan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Jadi itulah yang bisa di sertifikatkan dan nanti kabupaten Barito Utara sudah mengusulkan 25 ribu hektar pada tahun 2018 lalu,” katanya Nadalsyah.

Menurut Nadalsyah program TORA ini tidak serta merta bahwa yang mana tanah yang berada di kawasan hutan tersebut tidak bisa disertifikatkan dan harus melewati prorgam PPTKH terlebih dahulu untuk memutihghkan.

Dimana kata bupati yang akrab disapa H Koyem ini, tanah atau lahan yang tadinya masuk dalam kawasan hutan dapat diputihkan setelah melalui program PPTKH, sehingga kawasan atau lahan tersebut masuk kategori pengelolaan lahan (HPL), katanya lagi.

“Dan Allhamdulillah usulan Pemkab Barito Utara disetujui pemerintah pusat lebih kurang 12,5 ribu hektar dari 25 ribu hektar pada tahun 2018. Dan nanti yang desa-desa yang tanah atau lahannya masih masuk dalam kawasan hutan bisa diputihkan dan bisa masuk dalam program ini,” ucapnya.

Bupati juga mengharapkan kepada seluruh kepala desa (Kades) agar bisa bekerjasama dengan Pemkab Barito Utara untuk mencocokan data-data agar nantinya yang usulan seluas 12,5 ribu hektar tersebut masuk program yang mana, desa mana dan kawasan-kawasan mana yang sudah diputihkan.

Lebih lanjut Nadalsyah mengatakan, Pemkab Barito Utara juga tetap mengusulkan yang sisa 12,5 ribu hektar pada tahun 2019 ini. Diharapkan nantinya tidak ada lagi kendala untuk masyarakat di kabupaten Barito Utara khususnya di pedesaan yang betul-betul tanah ini adalah milik masyarakat dan tidak lagi masuk dalam kawasan hutan, tidak lagi masuk dalam HGU dan tidak masuk dalam perusahaan yang bekerja di daerah ini.

“Ini betul-betul tanah milik masyarakat kabupaten Barito Utara khususnya di desanya masing-masing, dan diharapkan para kades mambantu dalam hal administrasinya dengan Dinsos PMD untuk mencocokan data dalam program-program ini antara program pemerintah desa dan Pemkab Barito Utara,” jelasnya.

Bupati juga meminta kepada Kades se Kabupaten Barito Utara agar segera menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan antara desa dan desa, dan Camat agar bisa membantu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah agar cepat clear.

“Dan selama kepemimpinan kami, saya dan pak Sugianto Panala Putra pada periode ke dua ini permasalahan tanah atau sengekata lahan di wilayah kabupaten Barito Utara sudah bisa clear semuanya,” pungkasnya. (lna)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *