Pemkab Barut Ikuti Rakornas Penguatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD

 

IKUTI RAKORNAS-Wakil bupati Sugianto Panala Putra bersama Sekda Drs Muhlis dan pejabat lainnya saat mengikuti rakornas Penguatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan BUMD secara daring yang dihadiri oleh Kepala Daerah se Indonesia dan pengurus BUMD, di aula rujab bupati, Kamis (8/9/2022).(Media Dayak/ist)

Muara Teweh, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan BUMD secara daring yang dihadiri oleh Kepala Daerah se Indonesia dan pengurus BUMD.

 

Kabupaten Barito Utara dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra didampingi Sekda Drs Muhlis, Asisten II, Kepala Bappedalitbang, Kabag ekonomi Setda Barito Utara dan pimpinan Perusda Batara Membangun dan Direktur PDAM Muara Teweh di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis (8/9/2022). Rakornas tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama KPK.

 

Dalam Rakornas, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan tujuan pembentukan BUMD dan arahan Presiden yang mengingatkan agar pengurus BUMD ada tanggung jawab yang mereka tanggung apabila perusahaan mengalami kerugian.

 

”Apabila perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian, maka dapat diindikasikan adanya permasalahan dalam tubuh perusahaan tersebut,” kata Alex.

 

Dari 959 BUMD yang memiliki total asset sebesar Rp855 triliun, sekitar 60 persen tidak memiliki Satuan pengawas Internal (SPI).

 

“Ada 274 BUMD yang rugi dan 291 BUMD yang sakit (rugi dan ekuitas negatif) dan 8,12 persen BUMD tersebut sedang dalam proses penanganan KPK,” jelas Alex.

 

Dijelaskan juga oleh Wakil Ketua KPK, jika ada BUMD yang sudah dianggap rugi dan tidak bisa dipertahankan, direkomendasikan untuk dibubarkan.

 

“BUMD kedepannya lebih berfokus pada SDA yang ada didaerahnya atau yang berpotensi untuk dikelola dengan harapan memperoleh pendapatan yang baik dan dapat membantu bermanfaat bagi masyarakat maupun daerahnya,” harap Alex.

 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa dari aset yang besar tentu harus dioptimalkan untuk ekonomi daerah. Bagi BUMD yang tidak punya SPI harus ada segera membentuk SPI-nya dan komisaris tidak boleh lebih besar dari direksinya.

 

“Titipan boleh aja tetapi harus yang kompeten, jangan cuma makan gaji saja. Untuk BUMD yang ekuitas negatif harus direviu segera, bila tidak bisa diselamatkan segera dibubarkan,” jelas Nainggolan.

 

Sementara Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fathoni menjelaskan bahwa tujuan BUMD sangat mulia yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba/untung.

 

“Dari asset yang besar, kita ingin adanya pengoptimalan bagi ekonomi daerah, BUMD merupakan kontributor PAD yang lebih besar dan termasuk pelayanannya. Komisaris dan direksi BUMD harus seimbang komposisinya dan harus ada SPI,” jelas Fathoni.(lna/Lsn)

 

 

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait