Pemkab Barut Bakal Bersikap Tegas terhadap PT BAK

ANAK KARYAWAN-Anak-anak karyawan PT BAK yang ikut menginap di gedung DPRD Barito Utara. Mereka (karyawan PT BAK) menunggu kejelasan manajemen PT BAK.(Media Dayak/ist)

Bacaan Lainnya

Muara Teweh, Media Dayak

    Saat para karyawan kelaparan dan keleleran, bos PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK), Ediko Tan, tak ketahuan rimbanya. Menyikapi hal tersebut, kesabaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sudah sampai titik puncak.

Bupati Barito Utara (Barut) Nadalsyah, menegaskan pemerintah segera memanggil pimpinan PT BAK. Surat dilayangkan Selasa (12/2). Dalam surat juga ditentukan batasan waktu.

“Apabila tidak datang, Pemkab Barito Utara akan mengambil sikap. Kami mengundang mereka terlebih dahulu. Nanti dirapatkan bersama Forkopimda dan DPRD,” ujarnya di Muara Teweh, Senin (11/2) malam.

Menurut Nadalsyah, Pemkab Barito Utara bertanggungjawab terhadap para karyawan sebagai masyarakat daerah ini. Tetapi belum bisa melangkah lebih jauh, karena harus menunggu kehadiran pimpinan perusahaan selaku pengambil keputusan.

“Kami tidak bisa melihat warga Barito Utara mati kelaparan, tetap harus dicari jalan keluar,” ucap dia di hadapan para karyawan yang nginap di gedung DPRD.

Masalah PT BAK berlarut-larut karena sejak awal tidak ada ketegasan terhadap perusahaan sawit tersebut. Sejak Oktober 2018, gaji 433 karyawan tidak dibayarkan karena 1001 macam alasan.

Dikatakannya, Pemkab Barito Utara akan membantu masyarakat dalam memfasilitasi pertemuan antara pihak manajemen perusahaan PT BAK dengan karyawan.

“Selama ini kita sudah melakukan pemantauan kebeberapa perusahan-perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Utara dan kita juga sudah melakukan pemanggilan untuk koordinasi dan sinkronisaai kendala dan permasalahan di lapangan,” jelas H. Nadalsyah.

Untuk permasalahan PT BAK akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada pimpinan perusahaan dan mempertanyakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan.

“Kami berharap kepada karyawan agar bersikap tenang dan jangan bersikap di luar batas kewajaran sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru yang tidak diinginkan,” tutupnya.

Karyawan PT BAK menuntut hak sebesar Rp2,8miliar, namun pihak perusahaan hanya mau membayar Rp286 juta dengan alasan menunggu harga sawit stabil (membaik). Opsi ini ditolak mentah-mentah oleh para karyawan.

Sementara itu, sebanyak 138 orang dari 216 orang karyawan perusahaan kelapa sawit PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK) yang menginap di gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya pulang setelah mendapat biaya pemulangan sebesar Rp200.000 per orang.

“Biaya pemulangan ini hanya diberikan kepada yang berstatus karyawan, sedangkan istri atau suami dan anak tidak dapat,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Barito Utara Jainal Abidin di Muara Teweh, Rabu (13/2) terkait aksi karyawan yang menginap di Gedung DPRD untuk menuntut gaji mereka.

Menurut Jainal, bantuan biaya untuk pulang ini didapat dari hasil sumbangan para pejabat peserta rapat di DPRD setempat pada Selasa (12/2) sore yang dipimpin dirinya, terkumpul sebanyak Rp30 juta, ini merupakan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan membeli bensin untuk pulang ke camp PT BAK di Desa Kamawen, Kecamatan Montallat.

Dalam pembagian biaya pemulangan ini berjalan lancar dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB, setelah itu sebagian karyawan tersebut sudah pulang pada Selasa malam dengan menggunakan sepeda motor, namun ada juga yang bertahan sebanyak 115 orang karena sebagian besar wanita dan anak-anak.

“Rencananya pagi ini mereka sudah pulang semua dan sekitar 30 orang akan dibantu dengan angkutan mobil dari pemkab ke Desa Kamawen,” kata Jainal.

Jainal mengatakan selama karyawan yang membawa istri dan anaknya tidur di gedung dewan ini sejak Senin (11/2) malam semua kebutuhan seperti makan dan kebutuhan lainnya dibantu pemerintah daerah dan pihak Kecamatan Montallat.

“Kami harapkan masalah karyawan dengan PT BAK ini segera diselesaikan sehingga permasalahan pembayaran gaji dan THR Natal bisa dibayar pihak perusahaan secara bertahap,” kata dia.

Dia menambahkan, masalah ini sudah dilaporkan kepada wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail dan Pemprov Kalteng berharap agar pemasalahan ini dapat segera diselesaikan. (Lna/Lsn/Ant)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *