Pemkab Barito Timur Dukung Pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

MENYAMPAIKAN – Wakil Bupati (Wabup) Barito Timur (Bartim),

Habib Said Abdul Saleh (tengah), saat menyampaikan tanggapan

Bacaan Lainnya

kepala daerah atas Raperda inisiatif DPRD tentang tanggung jawab

perusahaan, Selasa (21/06/2022) (Media Dayak)

 

Tamiang Layang, Media Dayak

Pemkab Barito Timur (Bartim) mendukung pembahasan lebih lanjut rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau biasa dikenal dengan sebutan corporate social responsibility (CSR).

“Kami dari Pemerintah Daerah berpendapat bahwa pengajuan Raperda inisiatif ini penting untuk kita tindak lanjuti bersama hal ini mengingat bahwa sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya,”kata Wakil Bupati Barito Timur (Bartim), Habib Said Abdul Saleh, saat menyampaikan tanggapan Kepala Daerah atas Raperda tersebut dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Barito Timur, Selasa (21/06).

Ditambahkannya, hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dann Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

“Selain itu kita juga perlu mengetahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang permohonan uji formil dan materiil Pasal 74 Nomor 25 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai suatu kewajiban hukum yang disertai dengan sanksi hukum,”lanjut Wabup.

Menurutnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tidak hanya diwajibkan bagi perusahaan di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, namun juga terhadap badan usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya CV, Firma, dan Usaha Dagang atau UD juga tetap dikenakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Dalam hal ini perlu saya ingatkan, pada usulan Raperda inisiatif berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 agar dibentuk suatu forum tangung jawab sosial dan lingkungan bagi badan usaha untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,”kata Wabup.

Dia berharap, Raperda yang disusun tersebut kelak menjadi payung hukum dalam kerja sama antara pengusaha dan pemerintah dalam membangunan daerah secara berkelanjutan serta terarahnya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada hakekatnya sepakat agar Raperda ini dapat dilanjutkan pada tingkat pembicaraan tingkat lanjut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang mana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,”tegas Wabup.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio serta dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Barito Timur, Sekda, Kabag Hukum Setda, perwakilan Bank Kalteng Tamiang Layang dan anggota DPRD Barito Timur. (TL/RHF)

image_print

Pos terkait

Berita Olahraga Pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.