Nakes Labkesda Barut Keluhkan Insentif dan SPPD

PETUGAS LABKESDA-Petugas Laboraorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang setiap hari melakukan pemeriksaan kesehatan pasien baik itu dengan para OTG, Suspek (ODP/PDP) dan terkonfirmasi (positif Covid-19).(Media Dayak/ PWI Barut)

Muara Teweh, Media Dayak

Para tenaga kesehatan (Nakes) merupakan garda terdepan dalam melawan penyebaran virus corona (Covid-19) di Kabupaten Barito Utara (Barut). Dan hampir setiap hari mereka kontak erat dengan para pasien, kontak erat (OTG), Suspek (ODP/PDP) dan terkonfirmasi (positif Covid-19).

Mereka (para nakes) juga butuh support dari siapapun, dari masyarakat terutama Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut). Namun apa hendak dikata, jika suport dari Pemerintah Daerah tak ada.

Hal ini dialami para nakes di Kabupaten Barito Utara (Barut) khususnya di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Muara Teweh. Mereka mulai frustasi dengan keadaan saat ini. Karena para nakes ini merasa kurang mendapat dukungan maksimal saat menangani masalah Covid-19.

Satuan tugas (Satgas) Nakes di labkesda Muara Teweh misalnya tak merasa mendapat asupan suplemen, baik itu ketersediaan APD dan juga dana. Sebab, mengajukan SPPD dalam kerja memutus mata rantai covid-19 saja tak ada jawaban.

Padahal, menurut salah satu sumber tenaga kesehatan, Jumat (17/7/2020) kemarin mengatakan, petugas labkesda Muara Teweh selalu melaksanakan perintah kerja yang diperintahkan atasan.

“Beberapa kali kami dari Labkesda tugas ke luar melakukan rapid test, ada 12 orang team kami di Labkesda. Tapi belum pernah mendapat insentif dan SPPD. Kerja  penuh resiko terpapar Covid-19,” kata sumber itu, minta namanya dirahasiakan, Jumat(17/7) pagi kemarin.

Sebelumnya, curhatan dan keluh kesah juga pernah disampaikan sejumlah nakes di RSUD Muara Teweh. Bukan saja Nakes di RSUD dan Nakes di Labkesda, nakes dan petugas lainnya yang ada di posko-posko pemeriksaan juga mengeluhkan insentif.

Mereka mempertanyakan insentif yang belum diterima. Dan yang terparah, pernah mereka kesal dan kecewa, lalu mempertanyakan di sosial media, saat di minta isolasi lantaran kontak erat pasien terkonfirmasi Covid-19.

“Kami malah tak dapat jatah makan. Beruntung masih ada nakes lain yang urunan membelikan kami makanan dan juga Mie,” kata nakes yang juga sama minta namanya tidak di beritakan.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barito Utara Ir H Jainal Abidin ketika dikonfirmasi terkait keluhan nakes di Labkes, Jumat (17/7) siang mengatakan akan segera memperhatikan dan menindaklanjuti informasi tersebut.

“Kami akan mengkaji hal tersebut nantinya dengan Dinas Kesehatan dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah,” kata H Jainal Abidin, melalui sambungan percakapan Whats App (WA) kepada wartawan.

Pemkab Barito Utara sendiri sebenarnya, sangat serius menangani pandemi Covid-19 di daerah ini. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh media, bahwa penyesuaian APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 tersedia dana sebesar Rp35.014.492.000.

Dana tersebut dialokasikan ke beberapa DPA-SKPD yaitu untuk Dinas Kesehatan Rp4.106.200.000,-. RSUD Muara Teweh (DAK Alkes) sebesar Rp2.158.900.000,-. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.546.050.000,-.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) sebesar Rp2.145.828.000,-. Serta pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berupa komponen belanja tidak terduga dicadangkan untuk tambahan biaya operasional penanganan Covid-19 dan lainnya sebesar Rp16.978.022.000,-.

Dari belanja tidak terduga sebesar Rp16 Milyar lebih telah dianggarkan untuk tujuh SKPD dengan nomor DPA 4.04.4.04.02.00.00 senilai Rp3.429.180.385,-. Tanggal SP2D masing-masing 15 Juni 2020, 17 Juni 2020, dan 6 Juli 2020.

Tujuh SOPD dimaksud dalam Sub Unit Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kecamatan Gunung Timang, Dinas Kesehatan, Kecamatan Gunung Purei, Dinas PUPR, Dinas Sosial PMD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.(lna/Lsn)