Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kobar, Senin (30/3) (Media Dayak/Ist)
Pangkalan Bun, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, Senin (30/3). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Rody Iskandar, mengatakan Musrenbang RKPD memiliki peran penting dalam menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dihimpun guna menyempurnakan rancangan RKPD.
“Tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD serta mencapai kesepakatan dalam mensinkronkan program, kegiatan dan sub-kegiatan antar perangkat daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujar Rody.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kobar mengusung tema “Pemerataan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif.” Tema tersebut dipilih sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Rody menjelaskan, terdapat sejumlah prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur dasar, seperti peningkatan jalan antar desa, akses air bersih, listrik, serta penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar sentra produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sekaligus mendorong pengembangan potensi pariwisata daerah.
Prioritas berikutnya adalah penguatan ekonomi inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Fokusnya antara lain pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengurangan kesenjangan sosial.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga menekankan sinkronisasi serta efisiensi program pembangunan. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang direncanakan memiliki keterpaduan dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih matang, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. (MMC Kobar/Rd/Lsn/Aw)
