Menko Polkam dan Gubernur Kalteng Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla di Kapuas
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyerahkan cinderamata kepada Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago pada kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Kuala Kapuas, Media Dayak
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7).
Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta berbagai isu strategis di Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekda Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalteng.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan. Karena itu, berbagai persoalan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, hingga konflik agraria harus ditangani melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat,” tegas Djamari.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan Kalteng memiliki potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Namun, menurutnya, tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria memerlukan penanganan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kalteng memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung program strategis nasional. Namun, berbagai tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria harus ditangani secara bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Agustiar Sabran.
Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Wiyatno memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla, mulai dari penetapan status siaga darurat, pembentukan satgas hingga tingkat kecamatan dan desa, patroli terpadu, sosialisasi, hingga penegakan hukum bersama aparat terkait.
Melalui kunjungan kerja ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengendalikan Karhutla dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalteng.(MMC/YM/AW)