Memasuki Triwulan III, Percepat Lelang dan Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Esenhover (Media Dayak/Ist)

Kasongan, Media Dayak 

Bacaan Lainnya
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan tahun anggaran 2024 ini sudah memasuki hari ke 10 di triwulan III, percepat lelang dan semua pekerjaan pembangunan di Kabupaten Katingan ini. Penegasan yang ditujukan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Katingan ini diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Esenhover kepada sejumlah awak media, Rabu (10/7/2024).

Pasalnya, berdasarkan pantauan legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, sampai saat ini masih belum banyak terlihat pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sejumlah OPD, utamanya pembangunan infrastruktur jalan. “Baik peningkatan jalan maupun pembangunan jalan baru, serta perbaikan sejumlah badan jalan yang mengalami kerusakan,” kata Esenhover.

Padahal cuaca saat ini menurutnya, sangat mendukung bagi rekanan pemenang tender untuk mempercepat pekerjaan ruas jalan dimaksud. Artinya, mumpung cuaca sangat mendukung saat ini, sebaiknya lebih dipercepat pekerjaannya,”Jika bisa lebih cepat selesai, maka akan lebih cepat pula masyarakat kita yang menikmatinya,” ujarnya. 

Meskipun harus dipercepat, lanjutnya, namun harus diingat pula tentang kualitas pekerjaannya. Jangan hanya asal cepat tapi kualitas pekerjaannya diabaikan. Maksudnya, dipercepat pekerjaannya, jaga kualitasnya dan perhatikan waktu kontrak pekerjaannya. “Jangan sampai kualitas pekerjaannya kurang baik, ditambah lagi waktu pekerjaannya yang molor,” ingatnya. 

Jika hal itu terjadi, misalnya salah satunya melalaikan waktu pekerjaan, sehingga waktunya molor atau batas waktu yang diberikan sudah habis, tapi pekerjaannya belum selesai. Sehingga, rekanan dan sekaligus perusahaannya diberikan sanksi blacklist oleh OPD yang bersangkutan. Kalau terjadi seperti ini maka bukan hanya Pemkab Katingan saja yang dirugikan. “Tapi rekanannya pun akan menderita kerugian juga,” terangnya. 

Kerugian yang diderita rekanan selain dari sisi finansial menurutnya, juga tidak bisa mengikuti lelang pekerjaan selama dua tahun berturut-turut di semua OPD lingkup Pemkab setempat. “Karena, sanksi yang diberikan ini sesuai dengan isi dokumen Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang sudah ditandatangani di atas materai antara pemberi kerja dengan penerima kerja. “Atau antara OPD pemberi kerja dengan rekanan sebagai penerima kerja,” pungkas anggota dewan asal dapil Katingan III yang meliputi Wilayah Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini. (Kas/Lsn)

 

 
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait