kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Peran Media Massa dan Masyarakat dalam menjaga kondusivitas keamanan dan politik pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih” di Mie Aceh, Cikini, Jakarta Pusat (22/10). (Media Dayak/Ist)
Jakarta, Media Dayak
Forum Mahasiswa dan Pemuda Pengawal NKRI melaksanakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Peran Media Massa dan Masyarakat dalam menjaga kondusivitas keamanan dan politik pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih” di Mie Aceh, Cikini, Jakarta Pusat (22/10).
Kegiatan diskusi tersebut di moderatori Batra Adi Wijayaningrat dari Bakornas Lemi PB-HMI yang dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, pers kampus, dan media online. Hadir sebagai pembicara, Rusli Hadi Suprapto; Peneliti Indobarometer, Agus Sudibyo; Anggota Dewan Pers dan Al-Farisi Thalib; Direktur Eksekutif Indonesian Political Studies (IPS).
Dalam press release yang diterima media ini, menurut Rusli, dalam pemaparanya kondisi pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini saya melihat aman dan sangat kondusif sekali. Karena saya tidak melihat adanya opini-opini yang provokatif, berbeda sekali dengan sebelum pelantikan yang banyak sekali opini di media massa yang provokatif sehingga mengakibatkan kegaduhan yang luar biasa.
Dikatakannya, media massa merupakan pilar utama dari birokrasi saat ini, karena media massa memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Berdasarkan data Indobarometer ada 150 juta pengguna media sosial, sekitar 56 persen dari jumlah penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa peran media massa sangat penting demi menjaga kondusivitas keamanan dan politik kedepannya. Dan pesan saya kepada kaum mahasiswa khususnya kaum milenial untuk selalu mengkaji dan mengkroschek dulu informasi-informasi yang diterima dari media massa jangan terburu-buru menyebarkannya bahwa meresponnya tanpa mengetahui realitas sesungguhnya. Karena sebagian besar pengguna media sosial itu adalah generasi milineal, jadi saya harap teman-teman mahasiswa harus melek media massa.
Kamipun di Indobarometer pernah menjadi korban dari oknum media massa yang tidak bertanggungjawab yang memberitakan bahwa Indobarometer merilis hasil survey tentang indeks kepuasan pemerintahan Jokowi periode pertama bahwa 80 persen masyarakat mengatakan kecewa. Padahal data yang kami peroleh dari hasil survey menunjukkan sekitar 64 persen masyarakat mengatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi di periode pertama. Dan masyarakat yang kami survey mengatakan bahwa sangat puas dengan kinerja pemerintah, karena keberhasilan Presiden Jokowi membangun program infrastruktur dan program Indonesia pintar dan Indonesia sehatnya.
Sementara, Alfarisi menuturkan bahwa bangsa kita saat ini berada pada Peradaban Media Sosial dimana kita disuguhkan dengan berbagai macam opini yang berkembang. Sebuah opini ini berkembang dikarenakan adanya gap antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga itu media harus hadir untuk mencoba menjelaskan untuk bisa memaknainya secara objektif dan sesuai dengan realitasnya. Jangan biarkan masyarakat dan pemerintah untuk membenarkan makna dari opini yang disampaikannya dan tidak juga membenarkan opini yang disampaikan oleh masyarakat. Karena peran sebagai media massa harus mampu memberikan edukasi kepada semuanya dan mengungkapkan realitas dari sebuah opini.
Dalam dunia media massa ada tiga hal yang terdapat dalam sebuah opini yaitu Realitas Fakta, Realitas Media dan Realitas lainnya atau yang disebut dengan berita hoax.
Lanjut, Alfarisin juga menjelaskan bahwa ada 3 tujuan utama dari opini yang disampaikan pada media massa; yaitu propoganda, ekonomi dan politik. Untuk propoganda maksudnya bagaimana sebuah opini yang disampaikan oleh media massa itu mampu membuat isu-isu yang bisa menimbulkan rasa benci dan aksi untuk bergerak terkait isu-isu yang terdapat dalam sebuah opini tersebut.
Saya melihat kondisi pasca pelantikan presiden dan wakil presiden, terlihat cukup kondusif dan kondisi perpolitikan pun cenderung aman dan nyaman.
“Karena semua media massa fokus membahas siapa-siapa yang dipanggil ke istana oleh presiden Jokowi yang erat kaitannya dengan kabinet kerjanya atau yang akan menjabat sebagai menteri-menterinya” paparannya.
Sementara Agus, menjelaskan bahwa media massa itu harus bisa memberikan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat.
“Media massa harus bisa profesional dan mematuhi kode etik pers dalam memuat berita atau opini ke rana publik, media harus memberikan informasi yang balance jangan cenderung memberita yang jelek-jelek tentang pemerintah tetapi ketika kerja-kerja nyata presiden tidak dimuat”.
“Dan kami meminta kepada pers saat ini coba lebih fokus kepada menyampaikan track record nama-nama yang muncul sebagai kandidat menteri sehingga masyarakat mengetahui apakah menteri kedepannya yang mendampingi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam memajukan indonesia bisa terwujud” cetusnya.
“Yang di hadapi oleh pemerintahan saat ini adalah kekuatan oligarki. Kekuatan ini ada lembaga legislatif dan eksekutif. Oligarki politik bisa memberikan jebakan kepada presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden itu orang bersih dan harus di hindari dari kekuatan oligarki yang mengancam masa depan dan kelangsungan pemerintah kedepan. Selain dari itu lima tahun kedepan tidak ada kekuatan oposisi yang memadai di parlemen sehingga sulit di harapakan ada Check and Balance” pungkasnya.(Rls/Lsn)
