Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. (Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Hasil survei Litbang Kompas periode 7–13 April 2025 mengungkap tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menangani kasus korupsi. Sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas atas langkah pemerintah, yang terdiri dari 63,7 persen menyatakan puas dan 9,9 persen sangat puas.
Survei nasional ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Meski sebagian responden, yakni 22,4 persen, merasa tidak puas, serta 1,1 persen sangat tidak puas dan 2,9 persen tidak menjawab, data ini tetap menunjukkan dominasi persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Temuan survei juga memperlihatkan perubahan kanal informasi publik terhadap isu korupsi. Mayoritas responden yang berasal dari generasi Z dan Y mengaku mengakses informasi korupsi dari media sosial (48,8 persen), diikuti televisi (41,7 persen), dan media daring (14,2 persen). Fakta ini mengindikasikan peran besar platform digital dalam membentuk opini publik.
Adapun kasus korupsi yang paling dikenal masyarakat adalah kasus BBM oplosan (85,7 persen), disusul minyak goreng (74,9 persen), logam mulia (35,4 persen), dan korupsi bank daerah (26,9 persen). Menariknya, mayoritas responden juga menyatakan optimisme terhadap penuntasan kasus-kasus tersebut, dengan tingkat keyakinan tertinggi pada kasus minyak goreng (72,9 persen) dan BBM oplosan (72,8 persen).
Menanggapi hal ini, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, baru-baru ini menegaskan pentingnya strategi pencegahan yang berjalan paralel dengan penindakan. Ia menyebut pemberantasan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada pelayanan publik.
Gubernur juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan penerapan teknologi digital guna menutup peluang terjadinya korupsi. Tak hanya dari sisi pemerintah, ia turut mengajak masyarakat, media, serta LSM untuk aktif terlibat dalam pengawasan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan partisipatif.(MMC/Ytm/Lsn)
