Masyarakat Pelosok Kalteng Berharap Peningkatan Sapras Pendidikan Legislator : Jangan Sampai Anak Putus Sekolah

Kuwu Senilawati

Palangka Raya, Media Dayak

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup berpengaruh diberbagai bidang.Oleh karena itu, kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong Pemerintah, untuk meningkatkan sarana prasarana (Sapras) serta tenaga pendidik, guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

Kendati demikian, saat ini yang menjadi permasalahan adalah minimnya Sapras maupun tenaga guru diwilayah pelosok Bumi Tambun Bungai, sehingga pada saat DPRD Kalteng melaksanakan reses kedalam daerah guna menyerap aspirasi, tidak sedikit masyarakat yang berharap agar Pemerintah dapat merealisasikan peningkatan pendidikan khususnya untuk wilayah pelosok.

Menurut anggota DPRD Kalteng Kuwu Senilawati, minimnya Sapras dan tenaga pendidik dipelosok, sangat berpengaruh terhadap peserta didik terutama saat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengingat sampai saat ini masih banyak wilayah pedesaan yang belum memilik SMP maupun SMA, sehingga untuk melanjutkan pendidikan, para peserta didik harus merantau ke wilayah yang memiliki Sapras pendidikan yang lebih baik.

“Banyak masyarakat yang menginginkan anaknya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya masyarakat yang tinggal dikawasan pelosok Desa. Karena saat ini masih banyak wilayah yang belum memiliki SMP maupun SMA, sehinggauntuk melanjutkan pendidikan, para peserta didik harus rela merantau ke wilayah yang memiliki Sapras pendidikan yang lebih baik,”Ucap Kuwu Senilawatiz saat dibincangi mediadayak.id, di Gedung dewan, jalan S.Parman, Rabu (27/5).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga menjelaskan, apabila Sapras Pendidikan di wilayah pelosok tidak terpenuhiz khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat adalah anak mereka akan putus sekolah.

“Jangan sampai anak-anak yang menjadi calon penerus bangsa ini putus sekolah, hanya karena diwilayah tempat tinggalnya tidak memilikiSapras pendidikan yang memadai khususnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan minimal 12 tahun. Oleh karena itu kita berharap hal ini bisa menjadi atensi Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait,”Ujarnya.

Dikatakan Sekretaris Komisi III yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meliputi  pendidikan, kesehatan dan kepariwisataan ini, bahwa tidak semua dari warga di wilayah pelosok, bisa mewujudkan keinginan melanjutkan pendidikan ke SMP. Pasalnya selain akses dan Sapras, hanya masyarakat yang tergolong mampuyang bisa mewujudkan harapan tersebut. Sementara yang mengalami persoalan ekonomi atau belum mampu, terpaksa harus putus sekolah.

“Kondisi ini yang cukup memprihatikan, maka kita berharap digencarkanya program pendidikan gratis di pedesaan. Ini sangat penting, dimana anak-anak di desa juga memiliki hak dalam mengecap pendidikan,”Tandasnya.

Selain itu, sambungnya, yang juga harus dilihat keinginan serta antuasias anak-anak untuk bersekolah di wilayah itu sangat tinggi. Artinya akan sangat disayangkan apabila persoalan semacam ini tidak mendapat tindaklanjuti positif, dalam upaya menunjang pendidikan anak-anak di pelosok pedesaan.

“Ironisnya keinginan tersebut terkadang kandas bahkan terkendala faktor ekonomi yang mendera sebagian masyarakatnya, dalam memperoleh pendidikan,”Pungkas Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.(Nvd)