Palangka Raya, Media Dayak
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng),Silvanus Sea menilai,pengerjaan proyek multiyear dalam rangka peningkatan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah,yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dinilai perlu dipercepat. Pasalnya,sampai sekarang ini paket pengerjaan ruas Pangkoh-Bahaur II terkesan terlambat bahkan belum ada aktivitas pekerjaan.
Menurutnya, dari laporan masyarakat setempat serta hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan ke kabupaten itu, satu dari dua paket pekerjaan yang dilaksanakan pada ruas itu pekerjaannya terlambat. Karena sampai saat ini, belum ada alat dari pihak rekanan yang diharapkan segera mengerjakan ruas itu. Bahkan yang lebih miris lagi pada ruas jalan ini terjadi kerusakan parah dan sangat dikeluahkan masyarakat yang melalui ruas jalan ini.
Untuk yang terlambat ini ada satu paket,yakni Pangkoh-Bahaur 2,belum ada realisasi bahkan persentasenya sangat rendah,Ucap Silvanus, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (7/5) kemarin.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yang akrab disapa Ales ini juga mengatakan, saat dikomunikasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kalteng, keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan di daerah itu, diakibatkan pihak rekanan sedang menunggu alat, karena informasinya rekanan yang mengerjakan ruas jalan tersebut membeli alat baru.
“Kalau informasi dari PPTK rekanan yang mengerjakan ruas jalan ini masih menunggu alat. Karena member alat baru, padahal kalau membeli alat baru itukan sangat riskan waktu, sedangkan ruas jalan ini satu-satunya akses masyarakat dan menuju pelabuhan Bahaur,terang legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut disampaikan,dengan kondisi ini dia meminta kepada PUPR Kalteng untuk mengevaluasi rekanan yang mengerjakan ruas jalan tersebut. Sebab pelaksanaan proyek multiyear ini adalah dalam rangka mempercepat perbaikan dan peningkatan ruas jalan di seluruh wilayah di Kalimantan Tengah.
Kalau terlambatkan kasian masyarakat, infomasinya terjadi kerusakan parah, bahkan masyarakat lebih memilih melewati sungai dari pada melewati ruas jalan itu, pungkas Anggota Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur dan prasarana ini.(Nvd)
