Foto : Lodewik Christopel Iban
Palangka Raya, Media Dayak
Mengawali tahun baru 2019, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kembali mengharapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas/Instansi terkait, untuk meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi diwilayah Bumi Tambun Bungai.
Pasalnya, sampai saat ini PBS yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Kalteng, diduga masih banyak yang belum menunaikan kewajibannya, baik dalam bentuk Plasma maupun Corporate Social Responcibility (CSR).
Menurut anggota DPRD Provinsi Kalteng, Lodewik Christopel Iban, pengawasan terhadap PBS, sangat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar PBS yang beroperasional di Wilayah hukum Kalteng, baik yang bergerak dibidang pertambangan maupun perkebunan, bisa benar-benar melaksanakan kewajibannya, sebagimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
“Yang namanya PBS, harus berkontribusi bagi daerah tempatnya beroperasi. Hal ini sudah diatur didalam perundang-undangan. contohnya Plasma, dalam peraturan aturan undang-undang, PBS wajib mengeluarkan Plasma untuk masyarakat sebesar 20 persen, sama halnya seperti CSR. Apabila hal tersebut tidak ditunaikan, sama saja melanggar aturan hukum yang berlaku.” Ucap Lodewik, saay dibincangi wartawan di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Selasa (8/1) kemarin.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengungkapkan, tidak hanya masalah kurangnya kontribusi PBS bagi daerah, pada saat DPRD Kalteng khususnya Komisi B yang membidangi Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah PBS, pihaknya melihat langsung bahwa masih ada PBS yang perizinannya belum Clean and Clear (CNC), terutama izin Hak Guna Usaha (HGU).
“Pada saat kami melaksanakan kunker ke sejumlah PBS kemarin, kami melihat langsung bahwa ada perusahaan yang belum mengantongi HGU, tetapi sudah lama beroperasi, hal ini jelas menyalahi aturan, sehingga kita minta Pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan, agar kejadian seperti tidak terulang kembali.” Pungkas Politisi dari Partai Nasdem ini.(Nvd)
