KPU Gelar Rakor Pemetaan TPS Pemilu 2024

KPU Gumas gelar Rakor Pemetaan TPS Pemilu 2024 di Aula KPU Gumas Jalan Letjen R Soeprapto Kuala Kurun, Selasa (24/1). (Media Dayak/Novri JK Handuran)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat Koordinas (Rakor) Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

Rakor bersama Forkopimda, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) diselenggarakan di Aula KPU Gumas Jalan Letjen R Soeprapto Kuala Kurun, Selasa (24/1).

Rakor dihadiri Asisten I Setda Gumas Lurand, unsur Forkompimda atau yang mewakili, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gumas Sugiarto, Komisioner KPU Kalteng bidang Divisi Perencanaan dan Data Wawan Wira Admaja, Ketua KPU Gumas Stepenson, Komisioner KPU Gumas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Anlekar Sigap, Komisioner Bawaslu Gumas Agus Praptomo Cahyo, sejumlah pejabat eselon III, beberapa perwakilan PBS dan undangan lainnya.

Stepenson membeberkan, kegiatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Surat Ketua KPU Gumas Nomor 15/PL01.2-SD/6210/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Pembentukan TPS di Lokasi Khusus.

“Kegiatan bertujuan membahas pembentukan TPS khusus di PBS dalam mengakomodir karyawan PBS yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024,” kata Stepen.

Ia menyatakan dibentuknya TPS atau tidak, dilakukan setelah proses pemutakhiran data pemilih. Kendatipun nantinya ada PBS yang meminta tidak dibuat TPS, hal itu tidak menjadi persoalan.

“Yang terpenting data karyawan PBS yang memiliki hak pilih dapat diberikan ke KPU. Hal itu sangat penting agar pada saat Pemilu, pelaksanaannya berjalan lancar,” ujarnya.

“Kami ingin PBS mengakomodir hal ini (data karyawan yang memiliki hak pilih). Data yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya. Tujuan pembentukan TPS untuk mempermudah akses pemilih,” imbuh dia.

Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Asisten I Setda Gumas Lurand menyambut baik kegiatan. Lurand menyatakan, terkait pembentukan TPS di PBS, pemda sudah minta PBS untuk menyampaikan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) karyawannya.

“Kami berharap PBS bisa mematuhi surat terkait permintaan nama dan NIK karyawan. Ini sangat penting agar karyawan yang memiliki hak pilih bisa terakomodir hak pilihnya di Pemilu 2024,” kata Lurand.

Mantan Camat Kurun itu menegaskan pentingnya komitmen PBS dalam mensukseskan Pemilu 2024. Jangan semua beban dilimpahkan ke penyelenggara Pemilu. Masing-masing kita harus berperan aktif demi suksesnya Pemilu 2024.

“PBS yang menghendaki pembentukan TPS, hendaknya berkoordinasi dengan KPU, dan memfasilitasi pembentukannya,” ujar Lurand.

Komisioner KPU Kalteng Wawan Wira Admaja dalam paparannya yang cukup panjang lebar menyatakan, KPU Kalteng mengapresiasi kegiatan, yang merupakan upaya KPU untuk memfasilitasi pemilih di Gumas khususnya karyawan PBS yang tidak bisa kembali ke daerah asalnya pada Pemilu 2024.

“Kita ingin hak pilih karyawan PBS terakomodir. Kita ingin memfasilitasi pemilih yang pindah memilih, seperti karyawan PBS. Dengan adanya TPS di PBS, akan ada kepastian dalam pendistribusian surat suara. Akan ada kemudahan dalam pengawasanya oleh pihak keamanan,” tutur Wawan.

Dia berujar, dibentuknya atau tidak TPS di PBS, harus ada persetujuan dari pihak perusahaan. Tidak ada unsur paksaan. PBS pun dimintanya segera mengirim data karyawan yang memiliki hak pilih.

“Pada pemilu 2024 nantinya, luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) berlaku untuk masyarakat yang memiliki hak pilih, sedangkan jujur dan adil berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Ini harus difahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tukasnya. (Nov/Aw)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait