Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barut Apresiasi Raihan WTP Pemkab Barito Utara dari BPK RI
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha
Muara Teweh, Media Dayak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Taufik Nugraha, pencapaian opini WTP yang diterima Bupati Barito Utara pada Jumat (19/6/2026) di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab,” kata H. Taufik Nugraha, Sabtu (20/6).
Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Meski demikian, Taufik mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik dalam mengawal pembangunan daerah serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang benar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.
Diketahui, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Raihan WTP tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik dan akuntabel.(Lna/Aw)