Ketua DPRD Binartha Desak Kepastian Operasional Dapur MBG di Wilayah 3T, Minta BGN Lindungi Investor dan Jangan Biarkan Program Presiden Tersendat

Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha.(Media Dayak/Novri J H)

Kuala Kurun, Media Dayak

Ketua DPRD Gunung Mas (Gumas), Binartha, meminta pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terhadap operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Kabupaten Gumas, yang hingga kini belum berjalan, meski para investor telah menggelontorkan dana pribadi miliaran rupiah.

Menurut Binartha, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bukan hanya berdampak pada para investor yang telah beritikad baik mendukung program strategis nasional,tapi juga menghambat masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program MBG.

“Kami sangat prihatin apabila benar ada investor lokal yang telah menginvestasikan dana pribadinya hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur MBG sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku, tetapi sampai sekarang belum memperoleh kepastian operasional. Hal seperti ini harus segera mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional,” tegas Binartha melalui sambungan telepon, Sabtu (1/8/2026).

Binartha menilai, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Jangan sampai semangat masyarakat dan investor yang ingin membantu menyukseskan program Presiden justru berubah menjadi kekecewaan akibat lambannya kepastian administrasi maupun perubahan persyaratan yang terus berkembang. Kepastian hukum dan kepastian kebijakan merupakan hal yang sangat penting,” tegasnya.

Figur berlatar pengusaha itu juga meminta BGN melakukan evaluasi terhadap seluruh proses perizinan dan verifikasi dapur MBG, terutama di daerah 3T yang memiliki tantangan geografis lebih berat dibanding wilayah perkotaan.

Ia menilai, apabila memang masih terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, pemerintah wajib menyampaikannya secara terbuka dan konsisten agar tidak menimbulkan kerugian bagi investor yang sejak awal telah menunjukkan komitmennya.

“Investor adalah mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Mereka harus mendapatkan kejelasan, bukan justru dibebani ketidakpastian yang berkepanjangan. Jangan sampai perubahan regulasi dilakukan setelah masyarakat maupun investor mengeluarkan biaya yang sangat besar,” serunya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, keterlambatan operasional dapur MBG juga berpotensi menghambat pemerataan manfaat program di wilayah pedalaman. Padahal masyarakat di kawasan 3T memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan gizi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.

“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama terhadap daerah-daerah terpencil. Jangan sampai terjadi kesenjangan pelaksanaan program. Anak-anak di pelosok Gunung Mas juga berhak memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Gumas, lanjut Binartha, siap mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG sesuai kewenangan daerah serta mendorong komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra pelaksana.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Yang paling penting saat ini adalah memberikan kepastian. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka dapur MBG harus segera dioperasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Namun apabila masih ada kendala, pemerintah pusat perlu menjelaskannya secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun kerugian bagi investor,” tandas Binartha menutup.(Nov/Aw)