Kerusakan Jalan Disumbang PBS

 

Anggota DPRD Gumas Polie L Mihing. (Media Dayak/Ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Polie L Mihing menilai truk angkutan perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Gumas menjadi penyumbang kerusakan jalan di wilayah Gumas.

 

Hal itu ia disampaikan menyikapi kerusakan jalan provinsi masuk wilayah Gumas Kuala Kurun-Sepang serta Tewah-Tumbang Miri.

 

“Perusahaan besar swasta yang ada di wilayah ini berkolerasi terhadap kerusakan jalan umum yang disebabkan beban truk angkutan mereka yang melebihi ketentuan,” kata Polie, Senin (16/1/2023).

 

Polie memaparkan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 19 menyebutkan jalan dibagi menjadi kelas I, II, III dan Khusus. Untuk ruas jalan provinsi masuk wilayah Gumas Kuala Kurun-Sepang adalah ruas jalan kelas III. Jalan kelas III, MST nya 8 ton dengan dimensi kendaraan panjang 9 meter, lebar 2,1 meter dan tinggi 3,5 meter.

 

“Yang terjadi selama ini, truk angkutan perusahaan besar swasta yang melewati jalan provinsi masuk wilayah Gunung Mas Kuala Kurun-Sepang maupun Tewah-Tumbang Miri, beban muatannya melanggar dari aturan yang ada terkait ketentuan jalan kelas III,” tutur Polie.

 

Guna menghindari kerusakan jalan yang terus menerus di jalan provinsi masuk wilayah Gumas Kuala Kurun-Sepang serta Tewah-Tumbang Miri, wakil rakyat dapil tiga wilayah Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa itu meminta perusahaan besar swasta membuat jalan khusus.

 

“Selama ini perusahaan besar swasta melewati jalan umum yang menjadi hak masyarakat. Maka sangat bijak apabila perusahaan besar swasta dengan tidak berlama-lama segera membuat jalan tersendiri untuk angkutan perkebunan, kehutanan dan pertambangan,” tegasnya.

 

Sambil menanti kesadaran perusahaan besar swasta yang tidak berlama-lama segera membuat jalan tersendiri untuk angkutan hasil produksinya, politikus Hanura itu mengimbau perusahaan besar swasta yang truk angkutannya melewati jalan provinsi masuk wilayah Gumas Kuala Kurun-Sepang serta Tewah-Tumbang Miri agar mentaati aturan yang ada terkait ketentuan jalan kelas III.

 

“Jangan sekedar berinvestasi dan mencari keuntungan, tapi patuhi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Miliki kesadaran untuk membantu pemerintah memperbaiki kerusakan jalan yang ada,” seru Polie.

 

Polie pun berharap Pemkab Gumas tegas dalam menjalankan aturan terkait jalan kelas III sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 19 maupun peraturan lainnya.

 

Jangan lakukan pembiaran terhadap investor di Gumas yang melanggar aturan. Aturan harus ditegakan demi kemaslahatan masyarakat dan daerah. (Nov/Kan)

 

 

Penulis : Novri JK Handuran    

Editor   : Limson Dedy

 

 

 

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait