KeKomisi II DPRD Kalteng Soroti Hak Adat dan Ketahanan Pangan saat Kunker di Kotim
Rombongan Komisi II DPRD Kalteng foto bersama saat melakukan Kunker di Sampit Kabupaten Kotim. (Media Dayak/DPRD Kalteng)
Sampit, Media Dayak
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah, menyampaikan hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi II ke Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang dilaksanakan pada awal pekan lalu.
Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga ketahanan pangan daerah.
Siti Nafsiah mengatakan Kotim sebagai salah satu pusat industri perkebunan dan pertambangan di Kalteng memiliki tantangan cukup kompleks, terutama terkait sengketa lahan dan perlindungan hak masyarakat adat
“Percepatan investasi daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat lokal. Ini penting agar pembangunan tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya, Jumat (22/5/2026).
Ia mengungkapkan, rombongan Komisi II juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi pertanian lokal, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat ditekan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi langkah penting dalam menciptakan solusi yang berkeadilan sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Kami ingin ada sinkronisasi regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sehingga investasi tetap sehat namun hak dasar masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Dalam kunker tersebut, rombongan Komisi II DPRD Kalteng disambut jajaran teknis Setda Kotim di Sampit. Pertemuan itu menjadi momentum koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Kalteng berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin solid dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.(Ytm/Lsn)