Ergan Tunjung
Palangka Raya, Media Dayak
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, sejumlah wilayah khususnya yang berada di pelosok masih kekurangan tenaga pendidik. Salah satunya seperti di Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, dimana akibat keterbatasan tenaga pendidik di wilayah ini, proses belajar mengajar hanya dilaksanakan oleh tenaga honorer.
Hal ini merupakan salah satu temuan tim reses DPRD Provinsi Kalteng dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, saat melaksanakan reses ke daerah tersebut, beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, DPRD Kalteng mengharapkan agar apa yang menjadi keluhan masyarakat ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk segera diberikan solusi, sehingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya di wilayah pelosok bisa dilangsungkan secara maksimal.
Menurut Anggota DPRD Kalteng, Ergan Tunjung, ada sekolah di Kecamatan Bukit Raya yang tenaga pengajarnya hanya honorer. Hal inilah yang diharapkan kedepan bisa mendapatkan solusi dari pemerintah.
Guru SMP satu atap tenaga pengajarnya hanya honorer dan belum ada guru ASN, tenaga honorer dari pihak perusahaan,Ucap Ergan, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, pekan lalu.
Bahkan, sambung Ergan, masyarakat juga meminta adanya penempatan guru Matematika serta Bahasa Inggris. Memang sebelumnya guru atau tenaga pendidik banyak yang pernah mengabdi di daerah ini, namun hanya beberapa waktu bertugas, hal ini disebabkan karena daerahnya masih terisolasi.
Guru datang silih berganti dan hanya beberapa waktu bertugas karena keadaan wilayah Kecamatan yang masih terisolasi dan sangat jauh, sehingga guru tidak kerasan bertugas, ungkap Politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kalteng ini.
Masalah lain juga yang menjadi kendala di Kecamatan Bukit Raya ungkap dia adalah masalah listrik atau sarana penerangan. Karena belum adanya aliran listrik yang memadai sehingga siswa-siswi SMA yang mau melaksanakan ujian nasional bergabung dengan sekolah lain.
Mengingat belum ada aliran listrik yang memadai, sehingga siswa SMA untuk ujian nasional bergabung dengan SMA lain yang sudah ada aliran listriknya, pungkas Anggota Komisi B DPRD Kalteng, yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) ini.(Nvd)
