Kalteng Siap Jika Diminta Jadi Ibu kota Pemerintahan

H. Sugianto Sabran

Palangka Raya, Media Dayak

       Terkait kunjungan staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengungkapkan, kedatangan staf ahli tersebut untuk melihat kesiapan Kalteng menjadi ibukota Pemerintahan.

“Kedatangan mereka saat ini untuk  mengkaji tentang pertahanan yang ada di daerah kita, dan kita memberikan saran, masukan, dan kita sampaikan bahwa kita disini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kita selalu siap apabila diminta untuk menyiapkan Kalteng sebagai Ibukota Pemerintah, tetapi kami juga tidak mengajukan, bahwa kita berkeinginan/mengejar untuk Kalteng menjadi ibukota, ya karena kita bagian dari Indonesia, bagaimana tidak siap,” ucap Sugianto Sabran kepada media, Senin (1/4).

Terpisah, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan Kedatangan Ahmad Sajili staf ahli Kemenko Polhukam RI bidang ketahanan nasional, untuk menggali informasi dan data tambahan berkenaan dengan wacana Palangka Raya calon menjadi ibukota Pemerintahan.

“Kita paparkan dari sisi astagraha, dari segi geografi, kondisi keamanan, dari sisi sosial ekonomi budaya, dan pasti bahwa pemerintah provinsi Kalteng, melalui Gubernur tadi menyampaikan, seandainya Palangka Raya, jadi Ibukota dan itu adalah keinginan dari pemerintah pusat kita siap, dan kita juga sudah menyiapkan 300-500 ribu hektar untuk lahan yang akan dijadikan ibukota pemerintahan,” beber Fahrizal Fitri.

Menurut Sekda, hal tersebut juga karena mempertimbangkan letak geografis Kalteng yang sangat strategis, diungkapkan tata letak Kalteng secara nasional memiliki keunggulan yaitu penduduknya yang masih jarang, serta memiliki posisi strategis di tengah kepulauan Indonesia.

“Keberadaan kota kita, dari sisi geologis juga tidak memiliki gunung berapi, tidak ada gempa, dan dari segi ketersediaan, Palangka Raya memiliki sumber daya air yang melimpah,” bebernya.

Diakui memang, saat ini apa yang disampaikan masih sebagai wacana, namun, disampaikan Sekda Kalteng, Gubernur telah meminta seandainya, nanti ada surat resmi dari pemerintah pusat yang memberikan suatu mandat, pihaknya siap untuk mengamankan lokasi yang telah di persiapkan tersebut. 

Sebagaimana diketahui, pertengahan tahun 2018 sudah ada tim dari Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pemetaan daerah Kalteng. tiga tim BIG telah memetakan kondisi Kalteng seperti apa, lalu untuk perencanaan ke depannya bagaimana, sebagai bagian tugas khusus dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

“Bagi kita, ini adalah salah satu kebanggaan, kita tidak berbicara dalam kapasitas kita Kalteng, tapi kita bicara sebagai bagian dari NKRI. Kalau demi kemajuan negara kita, pemerintah provinsi Kalteng akan siap, karena Kalteng adalah bagian dari NKRI, karena yang dipindah adalah Ibukota pemerintahan, Jakarta tetap menjadi ibukota perekonomian,” tutup Fahrizal Fitri.(YM)