Kalteng Masih Catat Inflasi Tinggi, Pemprov Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026). 

 

Rakor tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mewakili Gubernur Kalteng dari Ruang Rapat Bajakah 2 Kantor Gubernur Kalteng.

 

Selain membahas perkembangan inflasi nasional, rakor juga dirangkai dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.

 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara komprehensif. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Menurut Tito, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat. Ia juga meminta kepala daerah untuk berkoordinasi secara aktif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing.

 

“Melalui sensus ekonomi, pemerintah daerah akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

 

Pada kesempatan itu, Kemendagri memaparkan perkembangan inflasi nasional. Per Mei 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,28 persen, inflasi tahunan sebesar 3,08 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,35 persen.

 

Sementara itu, berdasarkan data BPS per 2 Juni 2026, Kalteng mencatat inflasi bulanan sebesar 0,34 persen dan inflasi tahunan sebesar 4,56 persen. Angka tersebut menempatkan Kalteng sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi di Indonesia.

 

Untuk tingkat kabupaten dan kota di Kalteng, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen, disusul Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan masyarakat.

 

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di masa mendatang.(Adpim/YM/Aw)