Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy saat mewakili Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Tahun 2019 di aula kantor Bappedalitbang Kalteng, Kamis (5/12). (Media Dayak/Yanting)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Tahun 2019 di aula kantor Bappedalitbang Kalteng, Kamis (5/12). Rakor yang dihadiri para wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Kalteng tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy.
Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya melalui Asisten II Kalteng, Nurul Edy mengungkapkan bahwa ada beberapa kebijakan subsidi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasar.
“Misalnya melalui program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap Kabupaten/Kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa BidikMisi Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,” paparnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng meminta komitmen dan perhatian yang serius dari semua pihak terkait, khususnya kepada para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), agar meningkatkan prioritas dan mempertajam program dan anggaran penanggulangan kemiskinan, dan secara khusus program dan anggaran percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan pada setiap daerah.
“Saya juga meminta Kabupaten/Kota segera melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) sesuai tahapan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,” kata Wagub melalui Asisten II Setda Kalteng.
Selain itu, pihaknya juga menghimbau Kabupaten/Kota se-Kalteng secara intensif melalui lintas Perangkat Daerah, untuk melaksanakan dan melakukan aksi percepatan penurunan stunting melalui pendampingan, pembinaan dan mendorong peran serta aparatur yang ada di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
“Melalui Rakor ini, saya ingatkan kembali agar masing-masing kabupaten/kota secara rutin melakukan verivali (verifikasi dan validasi) data penduduk miskin di daerah masing-masing dengan berkolaborasi dengan lintas perangkat daerah terkait dan RT/RW serta Kader Pembangunan Manusia (KPM) di desa-desa,” pungkasnya.(YM)
