Pertemuan kunjungan kerja Anggota Komisi VII DPR RI, Willy M Yoseph, di ruang rapat paripurna DPRD Barito Timur, Kamis, 6 Oktober 2022. (Foto : Media Dayak/TL)
Tamiang Layang, Media Dayak
Pada kesempatan tersebut, selain memaparkan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, Willy juga menyerap berbagai usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD, pemerintah daerah maupun unsur Forkopimda.
Penyampaian aspirasi pertama dimulai oleh Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Wahyudinnoor yang meminta agar DPR RI mengawal agar rencana pendirian universitas di Daerah Aliran Sungai atau DAS Barito cepat terealisasi.
Kemudian perbaikan jalan provinsi yang rusak parah di Desa Bararawa, perizinan untuk penambangan pasir yang sulit, pengelolaan Pasar Ampah sebagai penghasil PAD, permasalahan jalan hauling batubara PT BNJM, kebutuhan solar subsidi, sambungan listrik maupun tegangan listrik yang tidak stabil serta distribusi gas elpiji 3 kilogram.
Selanjutnya, anggota DPRD dari Partai Gerindra Roma Analta mengusulkan pemasangan jaringan listrik pada dusun yang belum teraliri listrik, kepastian tapal batas Desa Dambung, pemberdayaan UMKM maupun pengembangan kawasan industri pelabuhan di Desa Telang Baru.
Sementara, anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan, Janjo Briano mengusulkan agar PT Adaro Indonesia mengucurkan bantuan CSR untuk desa yang dilintasi yakni Desa Pulau Patai dan Desa Juru Banu.
Giliran berikut dimanfaatkan oleh Sekretaris Daerah Panahan Moetar untuk menyampaikan informasi terkait dampak pemadam listrik yang terus berulang dan tegangan yang tidak stabil sehingga peralatan elektronik di rumah warga maupun alat Rontgen di RSUD Tamiang Layang rusak, kemudian Desa Dambung yang tidak mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat akibat sengketa perbatasan.
Sekda juga mengusulkan percepatan pemasangan sambungan listrik di 4 desa yang belum teraliri listrik di Barito Timur, serta pengembangan pelabuhan milik Pemda di Desa Telang Baru agar menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Ariantho S Muler, menyampaikan usulan agar Jalan Pertamina dari Desa Bentot hingga Desa Telang Baru diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah agar tidak lagi terjadi konflik serta menghasilkan PAD bagi Barito Timur.
Ariantho juga mengusulkan agar dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan gedung kesenian, stadion maupun gedung olahraga serta pemberdayaan kelompok tani dan UMKM, persiapan tim penanggulangan inflasi, pengembangan food estate maupun persiapan ketersediaan pangan untuk menghadapi kemungkinan resesi pada tahun 2023.
Sementara, Ketua DPRD Nursulistio, memohon bantuan Willy M Yoseph untuk mengawal pemasangan listrik tenaga surya sebanyak 25 titik yang merupakan program pemerintah pusat agar terlaksana dengan baik.
“Mohon juga agar pembangunan dikawal sehingga berimbang antara wilayah barat dan tengah di Kalteng,”katanya.
Selain itu ia juga meminta agar prosedur perizinan untuk penambangan pasir, sirtu dan laterit agar dipermudah karena itu berkaitan dengan usaha masyarakat, kemudian juga pengembangan food estate lahan kering sebagai daerah penyangga IKN.
“Kami juga berharap lebih sering dikunjungi komisi-komisi di DPR RI serta diberi akses untuk bertemu atau bermediasi di DPR RI,” tandasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur (Bartim) Daniel Pananangan, yang berkesempatan untuk menyampaikan usulan juga meminta PLN agar segera membangun gardu induk di Barito Timur sehingga permasalahan listrik yang sering terjadi dapat diatasi.
Sementara, Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, juga meminta kepada PLN agar 4 Desa yang belum teraliri listrik juga segera diperhatikan, dan meminta dukungan Willy di DPR RI agar rencana pembangunan Rumah Sakit Pratama di Ampah terealisasi.
Selanjutnya, Bupati juga meminta dukungan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA sampah di Desa Wuran yang belum terealisasi padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Bupati juga mengusulkan pelebaran jalan provinsi dari Desa Jaar hingga Desa Bambulung karena merupakan akses dari berbagai kabupaten menuju IKN.
“Jalan provinsi di yang menguntungkan Desa Bentot, Hayaping, Patung juga perlu diperhatikan karena di Desa Bentot dan Tangkan masih rusak,”ungkapnya. (TL/RHF)
