Gubernur Sugianto Sampaikan Usulan Substantif Materi Penyusunan PP Penjabaran UU Nomor 1 Tahun 2022 

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menghadiri Rakernas APPSI Tahun 2022 di Bali. (Media Dayak/MMC Kalteng)

Denpasar, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sampaikan sejumlah usulan terkait Penyusunan Peraturan Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Usulan ini disampaikan pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5/2022).

Tim pembahasan dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kalteng Leonard S Ampung dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng HM Katma F Dirun, didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait.

Usulan yang disampaikan terkait regulasi yang dinilai belum berpihak kepada daerah, lebih khusus usulan pada penyusunan Peraturan Pemerintah, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dinilai belum memenuhi unsur keadilan bagi daerah.

Gubernur Sugianto memandang perlu memberikan masukan pada substansi pada pasal-pasal tertentu penjabarannya dalam Peraturan Pemerintah. 

Adapun usulan-usulan Gubernur Kalteng yang disampaikan Leonard S Ampung pada Rakernas yakni pada Pasal 4 Ayat (2) huruf f dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, untuk Existing Pajak MBLB dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan agar Pajak MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan dana bagi hasil yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.

Pada Pasal 116, untuk existing Persentase Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mineral dan batubara untuk iuran produksi, Pusat 20 persen, Provinsi sebesar 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 persen, Kabupaten/Kota sekitar penghasil sebesar 12 persen, Kabupaten/Kota sekitar dalam Provinsi sebesar 12 persen, Kabupaten/Kota pengelola sebesar 8 persen (jika belum ada pengelola maka dialihkan ke Kabupaten/Kota sekitar Provinsi).

Untuk Pasal 116 ini, diusulkan persentase DBH diusulkan sumber daya alam mineral dan batubara menjadi, untuk iuran produksi Pusat 16 persen, Provinsi sebesar 36 persen Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 persen, Kabupaten/Kota sekitar penghasil sebesar 8 persen, Kabupaten/Kota sekitar dalam Provinsi sebesar 4 persen, Kabupaten/Kota pengelola sebesar 4 persen (jika belum ada pengelola maka dialihkan ke Kabupaten/Kota sekitar Provinsi).

“Dana bagi Hasil PNBP sumber daya alam mineral dan batubara dikelola Pemerintah Pusat dipandang belum berpihak kepada Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ucap Leonard S Ampung.

Lebih lanjut disampaikan, pada Pasal 123, untuk existing PHT tidak termasuk dalam DBH yang dibagi hasilkan ke Pemerintah Daerah (Pemprov, red) diusulkan agar PNBP sumber daya alam mineral dan batubara dari penjualan hasil tambang dapat dibagihasilkan ke pemerintah daerah.

Sementara itu, pada Pasal 191 Ayat (1), untuk existing pajak MBLB dan Obsen Pajak MBLB berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya, diusulkan agar ketentuan pasal 191 Ayat (1) diubah menjadi “berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini”.

“Pemberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022, agar Pemerintah Daerah dapat segera melakukan perencanaan percepatan pembangunan di daerah,” katanya.

Sedangkan pada Pasal 112 Ayat (2), untuk existing sebelum usulan bagian Pemerintah Daerah sebesar 20 persen yaitu, Provinsi sebesar 7,5 persen, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 8,9 persen dan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 3,6 persen, diusulkan persentase DBH bagian pemerintah daerah dari pajak penghasilan sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) menjadi bagian Pemerintah Daerah sebesar 25 persen, yaitu Provinsi sebesar 10 persen, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 11 persen dan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 4 persen.

“DBH pajak penghasilan yang ditetapkan untuk Daerah sebesar 20 persen namun belum sesuai dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah,” ungkap Leo.

Terakhir disampaikan, pada Pasal 115 ayat (3), untuk existing proporsi DBH sumber daya alam kehutanan untuk jenis Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagian Daerah yang 80 persen diatur pembagiannya,Provinsi 16 persen, Kabupaten Penghasil 32 persen, Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten penghasil 16 persen dan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi 16 persen, diusulkan agar proporsi DBH sumber daya alam kehutanan-PSDH bagian Provinsi yang semula 16 persen menjadi minimal 36 persen.

“Hal ini terkait urusan kehutanan di Kabupaten/Kota sudah ditarik ke Provinsi sehingga memerlukan tambahan pembiayaan,” tutup Leonard S Ampung. (MMC/Ytm/Lsn)

image_print

Pos terkait

Berita Olahraga Pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.