Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melakukan vicon bersama Camat dan Kepala Desa se-Kalteng untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak corona virus disease 2019 (covid-19), di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (13/5).(Media Dayak/Hms Prov)
Palangka Raya, Media Dayak
Gubernur provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran memimpin rapat melalui video conference (Vicon) terkait arahan kepada Camat dan Kepala Desa se-Kalteng untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah ini, Rabu (13/05/2020).
Melalui vicon yang diikuti 126 partisipan, yakni Camat dan Kepala Desa di sejumlah Kabupaten yang ada di Kalteng, Gubernur menyampaikan dampak virus covid-19 yang melanda dunia di 213 negara tak terkecuali Indonesia telah berdampak pada segala bidang.
Gubernur Sugianto mengungkapkan, sejumlah surat instruksi telah diberikan kepada seluruh Bupati/Walikota di Kalteng terkait langkah-langkah melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalteng menanggulangi dampak ekonomi dan dampak sosialnya.
Gubernur juga mengatakan Pemerintah Provinsi telah melakukan reposisi dan relokasi anggaran penanganan covid-19 sebagaimana diminta Presiden melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan covid-19 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020.
Gubernur juga menambahkan, pemerintah pusat pun telah menyalurkan dana APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Kementerian Desa Tertinggal.
“Pertemuan hari ini tak lain selain silaturahim, kita ingin mengetahui data riil penerima Bantuan Langsung Tunai baik dari APBN maupun APBD,” kata Gubernur di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, sembari menegaskan kepada seluruh Kepala Desa se-Kalteng agar tidak ragu mendata bantuan, khususnya dari Pemerintah Provinsi, sebab bantuan tersebut bersifat tulus dan tidak ada kaitannya dengan politik.
Data penerima BLT yang masih belum sinkron secara keseluruhan, Gubernur harap dapat dievaluasi agar tidak terjadi kekeliruan di lapangan. Hal ini semata-mata dalam rangka mewujudkan pemerataan dan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat yang terdampak covid-19 secara sosial ekonomi.
Gubernur menyebut Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus menjalin sinergitas, membangun kekuatan bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan desa se-Kalteng.
“Dengan demikian, saya harapkan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi akibat covid-19 ini mampu dihadapi dan ditanggulangi bersama, sehingga seluruh masyarakat Kalteng merasakan perlindungan dan perhatian dari Pemprov Kalteng,” terangnya.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah melakukan pendataan terkait dengan BLT Desa yang dananya diperoleh dari dana APBD Desa sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020.
“Yaitu mengenai masyarakat yang berhak menerima BLT Desa adalah masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi tetapi non penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan BLT dari kabupaten dan provinsi,” katanya.
Sugianto menyebut, permasalahan di lapangan adalah terjadi kesenjangan terkait penerimaan yang tidak merata. “Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi, penyandingan, dan verifikasi data oleh DPMD dan Dinas Sosial Provinsi Kalteng agar tidak tumpang tindih, sehingga diperlukan data riil sesuai fakta di lapangan,” tegasnya. (YM).
