Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Lasarus, Senin (14/04/2025).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di wilayah Provinsi Kalteng. Pertemuan berlangsung di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/04/2025).
Rapat kerja ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai permasalahan dan isu penting di Provinsi Kalteng, khususnya di bidang infrastruktur dan perhubungan yang merupakan lingkup tugas Komisi V DPR RI.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR RI.
Di bidang jalan dan jembatan, usulan mencakup penuntasan jalan tembus lintas tengah (Missing Link) pada ruas Tumbang Sanamang–Batas Kalbar sepanjang 90,5 km, penyelesaian akses jalan penghubung dari Jembatan Sei Jelai di Kabupaten Sukamara menuju Kabupaten Ketapang (Kalbar), serta peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar nasional (2-7-2) pada Jalan Trans Kalimantan Lintas Selatan, Lintas Tengah, dan Lintas Penghubung.
Di bidang sumber daya air, Pemerintah Provinsi mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di lima kabupaten yakni Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan, serta peningkatan drainase utama pengendali banjir di Kota Palangka Raya.
Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, usulan mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat miskin, serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus di wilayah Kalteng.
Sementara itu, di bidang perhubungan, usulan diarahkan pada penanganan rendahnya pencatatan ekspor dari Kalteng (2024: hanya 17,43% tercatat, sisanya melalui provinsi lain). Solusi yang diusulkan meliputi optimalisasi alur Sungai Kapuas Murung dan rencana Ship to Ship Transfer (STS) melalui skema konsesi wilayah perairan (WTDP).
Gubernur juga meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam percepatan pelaksanaan konsesi di Sungai Kapuas yang mempertimbangkan pembagian hasil bagi daerah. Selain itu, usulan lainnya adalah pengerukan alur Sungai Kahayan dan Sungai Mentaya untuk kelancaran pelayaran dan pencegahan banjir, peningkatan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek, pembangunan Bandara Baru di Sebuai sebagai target jangka panjang, serta peningkatan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai pintu gerbang utama Kalteng. Tak lupa, perlunya penyediaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan juga menjadi perhatian.
Gubernur Agustiar menegaskan bahwa infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah.
“Kami berharap melalui kunjungan reses ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPR RI, khususnya Komisi V, akan semakin kuat dan solid,” ungkapnya.
Wagub Edy Pratowo menambahkan bahwa Kalteng menerima mandat sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan pusat hilirisasi sumber daya alam.
“Karenanya, kami memohon dukungan Komisi V dalam penyelesaian tata ruang sebagai dasar pengembangan wilayah dan pembentukan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kalteng. Infrastruktur dan perhubungan menjadi prioritas utama untuk menyukseskan agenda nasional di daerah ini, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujar Edy.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Lasarus, menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai usulan yang disampaikan.
“Kami telah mencermati aspirasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Komisi V mendukung penuh upaya ini. Afirmasi di bidang infrastruktur memang harus kita perjuangkan bersama, terlebih di tengah keterbatasan APBN,” jelas Lasarus.
Ia juga berharap ada tambahan anggaran di Kementerian PUPR pada tahun 2025 agar kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya Kalteng, dapat segera direalisasikan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, unsur Forkopimda Kalteng, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B Aden, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, serta para bupati, wali kota, penjabat bupati se-Kalteng, pejabat kementerian/lembaga mitra Komisi V DPR RI, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng. (MMC/Ytm/Lsn)
