Gubernur Kalteng Minta Kepala Daerah Tak Ragu Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat menyampaikan arahan terkait data Karhutla di Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026).(Media Dayak/MMC Kalteng)

 

Palangka Raya, Media Dayak

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026), dipimpin Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Kepala BNPB RI Suharyanto

 

Rakor tersebut membahas kondisi terkini karhutla di Kalteng sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai November.

 

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan hujan yang turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan seluruh satuan tugas.

 

“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas,” tegasnya.

 

Puncak kemarau lanjutnya, diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026.

 

Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota tidak menunda penetapan status siaga darurat apabila kondisi di wilayahnya membutuhkan. 

 

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung operasional penanganan karhutla.

 

“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh,” ujarnya.

 

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan kondisi di lapangan. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melaporkan sebanyak 126 titik api terpantau di wilayahnya, dengan fokus penanganan berada di Kelurahan Panarung. Ia menyebut minimnya sumber air menjadi kendala utama bagi 12 regu gabungan yang saat ini melakukan pemadaman.

 

Sementara itu, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menyampaikan luas lahan gambut yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. Ia mengatakan sumur bor yang telah dibangun mulai mengering sehingga menyulitkan proses pemadaman, serta berharap adanya dukungan BNPB untuk pembangunan embung dan perluasan kanal sebagai langkah mitigasi jangka panjang.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kalteng mengusulkan kepada BNPB agar mendukung keberlanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP). 

 

Selain itu, ia menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merespons usulan tersebut, 

 

Kepala BNPB RI Suharyanto menegaskan penanganan karhutla menjadi perhatian penuh Presiden RI. BNPB, katanya, berkomitmen mendukung kebutuhan pemerintah daerah, baik melalui bantuan logistik maupun pendanaan operasional guna mencegah meluasnya bencana asap.

 

Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait.(MMC/Ytm/Lsn)