Gubernur Kalteng Ajak GMNI Berperan Aktif Benahi Tata Kelola Tambang

Palangka Raya, Media Dayak

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menegaskan komitmennya dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif generasi muda.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, saat menghadiri peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat di Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026).

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur menilai mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam sektor pertambangan yang selama ini menjadi isu penting di daerah.

 

Ia bahkan mendorong kader GMNI untuk tidak ragu menyampaikan kritik, selama disertai dengan solusi yang konstruktif. “Kami minta kritik, tapi kritik yang membangun dan disertai solusi,” tambahnya.

 

Menurutnya, persoalan pertambangan rakyat harus diselesaikan melalui kebersamaan dan kesamaan visi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. “Kalau kita punya niat yang sama, tidak ada yang tidak mungkin untuk diselesaikan,” tegasnya.

 

Gubernur juga menyoroti pentingnya penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai kunci dalam membenahi sektor pertambangan secara menyeluruh. Ia mengungkapkan rencana untuk kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. 

 

“Kalau WPR bisa diselesaikan, maka penataan sektor lainnya akan lebih mudah,” katanya. Selain itu, ia mendorong pengelolaan tambang rakyat melalui sistem koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

 

Di sisi lain, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan turut menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang bertanggung jawab. Ia menyebut sektor pertambangan memiliki peran besar terhadap perekonomian, namun juga menyimpan berbagai tantangan. “Sektor ini sangat strategis, tetapi harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif,” ucapnya.

 

Ia juga menyinggung masih adanya praktik tambang yang tidak ramah lingkungan, seperti tidak dilakukan reklamasi pascatambang yang berdampak pada kerusakan alam.

 

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan strategis dalam memperbaiki tata kelola pertambangan di Kalteng, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, dan organisasi kemahasiswaan.(MMC/Ytm/Lsn)