Gubernur : 99,9 Persen Kalteng Yakin Jadi Ibu Kota Pemerintahan

Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional, Rudy S Prawiradinata (tiga dari kanan) didampingi Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran (tiga dari kiri) didampingi Nara sumber lainnya, saat dialog dialog Nasional pemindahan ibu kota negara, bertajuk Kalimantan Untuk Indonesia di Palangka Raya, Jum’at (19/7). (Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

      Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyatakan bahwa provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diyakini akan menjadi ibu kota Pemerintahan, keyakinan tersebut didasari Provinsi Kalteng secara historis pendiri bangsa kita Soekarno melakukan peletakan batu pertama, pada 17Agustus 1957.

Menurut Sugianto, Presiden Jokowi melalui pernyataan resmi menyatakan agar Palangka Raya menjadi Modal dan Model ibu kota negara yang baru dan modern, itu lah yang menjadi keyakinan, Kalteng terpilih menjadi Ibu kota pemerintahan negara.

“Saya yakin, 99,9 persen Kalteng terpilih, yang nol koma 1 nya hanya menunggu ridho dari Allah, kenapa? ya karena pendahulu kita telah berdoa dan yang kita tau sampai sekarang anak cucu nya masih ada,” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran disela dialog Nasional pemindahan ibu kota negara, bertajuk Kalimantan Untuk Indonesia di Palangka Raya, Jum’at (19/7) yang diselenggarakan Bappenas RI Bersama Pemprov Kalteng.

Lebih lanjut Gubernur Sugianto menyatakan, salah satunya potensi pengembangan potensi ekonomi, Kalteng di bagi menjadi 3 zona, pada zona I (wilayah barat) memiliki potensi kelapa sawit, pertambangan, perikanan tangkap dan pariwisata, zona II wilayah tengah memiliki potensi pertanian pangan karena pada wilayah ini akan dikembangkan food estate (lumbung pangan), zona III wilayah timur memiliki potensi tambang dan hasil hutan.

Gubernur juga menambahkan dari segi infrastuktur Kalteng lebih mudah untuk diolah, baik secara design maupun biaya.

“Kalteng ini lebih mudah untuk ditata,karena Kalteng masih cenderung memiliki lahan yang cukup luas,sehingga memudahkan untuk menata lahan sesuai dengan design yang diinginkan,” beber Gubernur.

Gubernur juga menyebutkan, dari segi demografis sendiri Kalteng memiliki sumber mata air tawar dari beberapa anak sungai dan memiliki pesisir ke laut lepas yang dinilai cocok untuk pertahanan nasional

Pada kesempatan tersebut Gubernur mengharapkan dengan pindahnya ibu kota ke Kalteng tidak mengsampingkan permasalah sosial budaya yang mungkin bisa saja terjadi.

“Ada syarat nya pak, tegas Gubernur, syaratnya jika ibu kota di pindahkan ke Kalteng, saya minta keadilan bagi penduduk asli Kalteng,masyarakat Dayak,” terang Gubernur didepan Deputi PPN, Bupati/Wali Kota, Akademisi dan tamu undangan yang hadir.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)Republik Indonesia(RI)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI gelar dialog Nasional pemindahan ibu kota negara,bertajuk Kalimantan Untuk Indonesia,menuju kota masa depan, smart, green, beautiful dan sustainable. Dialog ini membahas diantara lain kesiapan Kalimantan Tengah(Kalteng)untuk menjadi ibukota negara yang baru.

Sementara itu,pembicara utama dari Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional,Rudy S Prawiradinata,dalam paparannya, menyebutkan alasan mengapa ibu kota harus pindah ke luar Jawa. Salah satunya, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96 persen tercemar berat, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk dan kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp56 triliun pertahun.

Pihaknya menyebut beberapa nilai plus yang menjadikan Kalteng layak menjadi ibu kota kalteng memiliki lokasi strategis yang secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Luas lahan yang mencukupi untuk pemindahan ibukota yang membutuhkan kurang lebih 40ribu Ha, dan kawasan yang bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Rudy juga menyebutkan, beberapa syarat pemilihan lokasi calon ibu kota nantinya ialah, yang berada dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang dinilai efisien untuk investasi awal infrastruktur, daerah terpilih pun harus memiliki akses mobilitas seperti bandara, pelabuhan laut.

“Bappenas juga menilai bahwa Kalteng memiliki potensi konflik sosial yang rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan memiliki dampak negatif terhadap komunitas lokal,” tuturnya.

Lebih lanjut Rudy menyampaikan, pengkajian dan penyusunan pemindahan ibu kota sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Pada tahun 2020 penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota, dan perencanaan teknis kawasan, pada tahun 2021 sendiri direncanakan ground breaking pembangunan ibu kota negara baru. pada tahun 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan Ibu kota negara.

Pihaknya juga menyampaikan konsep kota green dan smart city, merupakan konsep yang akan digunakan pada pembangunan ibu kota negara yang baru, dan disampaikan secara wilayah Kalteng telah menyiapkan lahan seluas 300.000 Ha sebagai lokasi ibu kota baru, yang disebut dengan segitiga emas berada di Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan kota Palangka Raya.

“Lokasi ini dinilai sangat sesuai dengan konsep tata kota yang akan diusung nantinya, dimana ketiga lokasi merupakan wilayah yang berada jauh dari pemukiman penduduk.(Ytm/Lsn)