Dukungan Semua Pihak Terhadap Implementasi Strategi Jangka Benah Di Perkebunan Kelapa Sawit

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat memberikan sambutan di kegiatan Seminar Memahami Strategi Jangka Benah Sebagai Solusi Penanganan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng di M Hotel Bahalap, Rabu (14/10/2020). (Hms Prov/Media Dayak)

Palangka Raya, Media Dayak

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri, mengharapkan, dukungan semua pihak terhadap implementasi strategi jangka benah di Provinsi Kalteng terhadap perkebunan kelapa sawit.

Demikian disampaikan, Sekda Kalteng, Fahrizal Fahmi, saat menghadiri Seminar Memahami Strategi Jangka Benah Sebagai Solusi Penanganan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng di M Hotel Bahalap Rabu (14/10/2020).

Sekda menyebutkan strategi jangka benah dapat menjadi program dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah mengalami berbagai keterlanjuran pemanfaatan lahan untuk kebun kelapa sawit oleh masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memikirkan solusi keterlanjuran sawit rakyat di kawasan hutan di provinsi Kalteng,”ucap Sekda.

Sekda menambahkan, jangka benah adalah salah satu strategi yang cukup unik, yang mungkin nanti ada di kabupaten Kotawaringin Barat satu, di Kotawaringin Timur satu karena ini merupakan awal percontohan.

“Berdasarkan data luasan tutupan sawit nasional pada tahun 2019, luas perkebunan sawit yang berada di provinsi Kalteng mencapai 1.178.702 Ha. Luasan tutupan perkebunan sawit tersebut menyumbang kurang lebih 11 persen dari luasan tutupan sawit nasional. Dengan luasan tersebut, provinsi Kalteng berada di urutan ke-5 secara nasional dalam hal luas tutupan sawit setelah Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan,” bebernya.

Sekda juga mengatakan, peranan sawit dalam pembangunan ekonomi tersebut, tercermin dari besarnya sumbangan komoditas ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja dari berbagai lapangan usaha yang terkait dengan sawit dari hulu sampai hilir.

“Perlu disadari bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalteng yang salah satunya adalah keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan, baik yang dikelola oleh perusahaan/korporasi maupun oleh petani kecil atau yang dikenal dengan sawit rakyat,” jelas Sekda.

Merespon permasalahan sawit di dalam kawasan hutan ini, khususnya sawit rakyat, pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen regulasi dan kebijakan. 

Paket-paket regulasi tersebut antara lain : Inpres 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit; Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Permen LHK no 83/2016 tentang perhutanan sosial; dan lain-lainnya. Namun demikian, menurut hasil kajian yang ada, regulasi yang ada tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan.

Karena itu, berbagai terobosan solusi yang implementatif perlu segera dirumuskan. Solusi penanganan “keterlanjuran” sawit rakyat di dalam kawasan hutan yang tidak merugikan petani kecil, namun juga tetap mampu mendukung keberlangsungan fungsi ekologis kawasan hutan. “Kami menyambut gembira dengan konsep strategi jangka benah yang hari ini akan kita diskusikan secara mendalam untuk dapat diimplementasikan sebagai salah satu pilihan solusi yang dikedepankan untuk menyelesaikan persoalan sawit rakyat di dalam kawasan hutan.” jelas Sekda.

Lebih lanjut diungkapkan Sekda, pihaknya sangat menyadari bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi strategi jangka benah adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Hms/YM/Rsn)