Dukung Wacana Pemindahan Ibukota Ke Kalteng, Dewan Minta Pembangunan Infrastruktur Dipercepat

Hj. Yustina Ismiati

Palangka Raya, Media Dayak

      Menanggapi wacana pemindahan ibukota pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), hal ini mendapat dukungan penuh dari kalangan anggota DPRD Provinsi Kalteng.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan,Hj Yustina Ismiati,pihaknya menyambut baik adanya wacana pemindahan Ibukota Pemerintahan ini serta terus mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi(Pemprov)Kalteng,untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Bumi Tambun Bungai.

“Kami menyabut baik dan harus bersyukur kalau pemerintah atau Presiden RI, Joko Widodo segera memutuskan untuk merealisasi wacana itu. Namun tentunya pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai sarana pendukung,”Ucap Yustina, saat dibincangi Wartawan di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Rabu (21/8).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, ditinjau dari segi kesiapan lahan tentunya Kalteng akan siap untuk memenuhi permintaaan dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan seluas 500 ribu hektar,namun hanya persoalan infrastruktur yang ada sekarang belum memadai/belum siap dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan tersebut.

“Kalau melihat dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tidak sedikit, karena harus dimulai dari nol. Sebab lokasinya antara segit tiga emas, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas,”Ujarnya.

Selain itu, sambungnya, dengan melihat kondisi yang ada sekarang tentunya pemerintah pusat yang harus sangat berperan dalam mempersiapkan pembangunan infrastrktur melalui dana APBN. Sebab kalau hanya mengandalkan dana APBD dalam pembangunan infrastruktur tentunya masih sangat terbatas sehingga akan  berjalan lambat. Pasalnya, hal ini untuk memastikan bahwa anggaran yang bakal terserap untuk persiapan pembangunan sarana dan prasarana penunjang akan sangat besar.

“Infrastruktur penunjang di wilayah kita masih sangat jauh. Konsekuensi tentunya anggaran akan terserap cukup banyak. Karenanya dalam mempersiapkan infrastruktur penunjang tetap tanggungjawab pemerintah pusat. Kami hanya mendorong dan mendukung agar wacana tersebut, bisa berjalan baik dan lancar,”Pungkas Srikandi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.(Nvd)