Anggota DPRD Provinsi Kalteng Siti Nafsiah .(Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Permasalahan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Palangka Raya dan wilayah lain di Kalteng dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui evaluasi menyeluruh dari berbagai pihak terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan di lapangan.
Menurutnya, selain faktor psikologis masyarakat, kendala distribusi menjadi aspek penting yang turut memengaruhi ketersediaan BBM. Keterbatasan armada pengangkut, kondisi infrastruktur jalan, hingga jarak tempuh distribusi yang cukup jauh dinilai menjadi tantangan dalam menjaga pasokan tetap stabil.
“Masalah ini harus dilihat secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari satu sisi. Distribusi, infrastruktur, hingga pola konsumsi masyarakat semuanya saling berkaitan,” katanya, Jumat (17/4/2026).
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan pembelian BBM yang diterapkan di sejumlah daerah sejatinya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di SPBU. Namun, tanpa didukung sistem distribusi yang optimal dan sosialisasi yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lanjutan di masyarakat.
DPRD pun mendorong adanya peningkatan koordinasi antarinstansi serta evaluasi kebijakan agar penanganan persoalan BBM di daerah dapat berjalan lebih efektif.
“Yang terpenting adalah memastikan ketersediaan tetap terjaga, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dan roda perekonomian tetap berjalan,” tutupnya (Ytm/Lsn)
