DPRD Kalteng Soroti Ketimpangan Layanan Dasar, Masyarakat Pelosok Masih Menanti Perhatian

Anggota DPRD Provinsi Kalteng Siti Nafsiah .(Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
DPRD Kalteng menyoroti masih adanya ketimpangan layanan dasar yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pelosok. Persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinilai masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Nafsiah, mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan dasar di sejumlah daerah terpencil belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya akses jalan, minimnya tenaga pendidik, hingga kurangnya tenaga kesehatan.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana dan masih sering dikeluhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” ungkapnya, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada akses pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
DPRD Kalteng menilai pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu terus diperkuat guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar ini, menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata sehingga kualitas pelayanan publik di wilayah pelosok terus meningkat dan kesenjangan pembangunan dapat semakin ditekan.(Ytm/Lsn)