Anggota DPRD Provinsi Kalteng Yetro Midel Yoseph. (Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
DPRD Kalteng menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan mengandalkan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan.
Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menyampaikan bahwa saat ini lembaganya masih mencermati tahapan awal pelaksanaan KHBS, khususnya terkait kesiapan pendistribusian dan akses masyarakat terhadap program tersebut.
Menurutnya, sampai sekarang DPRD belum menerima penugasan khusus dari pimpinan terkait keterlibatan dalam proses teknis penyaluran kartu. Meski demikian, DPRD tetap menjalankan peran kontrol untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai tujuan.
“Kami masih fokus memantau pelaksanaannya. Untuk urusan teknis pendistribusian, itu menjadi kewenangan instansi terkait. DPRD tetap berada pada fungsi pengawasan,” katanya, Selasa (3/3/2026)
Ia menjelaskan, setelah program berjalan lebih luas, DPRD akan mengoptimalkan agenda kunjungan kerja dan masa reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara langsung kendala, pemahaman warga terhadap mekanisme program, serta manfaat yang dirasakan penerima.
Melalui hasil reses, DPRD akan menghimpun berbagai masukan masyarakat yang nantinya dijadikan bahan evaluasi guna mendorong perbaikan pelaksanaan KHBS oleh pemerintah daerah.
Politisi dari PDI-Perjuangan Kalteng ini juga menekankan bahwa pengawasan DPRD tidak dimaksudkan untuk mencampuri teknis pelaksanaan, melainkan memastikan seluruh proses berjalan terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia berharap Program Kartu Huma Betang Sejahtera tidak hanya berhenti pada pembagian kartu, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng.(Ytm/Lsn)
