DPRD Gumas Bongkar Kinerja Pemda 2025, PAD Anjlok, Disiplin ASN hingga Pelayanan Publik Jadi Alarm Serius

Anggota DPRD Gumas, Herda menyampaikan sejumlah “catatan strategis” terhadap LKPJ Bupati Gumas Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang digelar di ruang sidang paripurna, Senin (13/4/2026) (Media Dayak/Ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari DPRD Gumas. Dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang digelar di ruang sidang paripurna, Senin (13/4/2026), DPRD secara tegas menyampaikan sejumlah “catatan strategis” terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Melalui juru bicara, anggota DPRD Herda, dewan mengungkap fakta mencolok terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal. Dari target setelah perubahan sebesar Rp111,69 miliar, realisasi hanya mencapai Rp77,72 miliar atau sekitar 69,59 persen. Angka ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah.

DPRD pun mendesak langkah konkret untuk mendongkrak PAD, mulai dari penguatan pendataan potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga evaluasi kebijakan yang tetap berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, di sektor pengelolaan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang dan terarah. Pembangunan infrastruktur yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas utama, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini. Efektivitas dan efisiensi anggaran juga harus diperketat, termasuk evaluasi terhadap OPD dengan tingkat serapan rendah.

Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap tenaga pendidik serta penegakan disiplin ASN. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan juga dinilai krusial untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Gumas.

Sorotan serupa juga mengemuka di bidang kepegawaian. DPRD menegaskan pentingnya penegakan disiplin aparatur secara konsisten, disertai pembinaan intensif dari atasan langsung demi memastikan kinerja yang optimal.

Sementara itu, sektor pertanian dan ketahanan pangan turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan program pengembangan pertanian, termasuk cetak sawah, guna memperkuat kemandirian pangan daerah.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan urgensi peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, transparansi kebijakan, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Pelayanan publik pun tak luput dari sorotan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat respons cepat terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Di sisi lain, DPRD juga menekankan penguatan fungsi pengawasan internal dengan mengedepankan langkah pembinaan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, didampingi Wakil Ketua II Espriadi. Turut hadir Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, unsur Forkopimda, Sekda Richard, para asisten Setda, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dengan sederet catatan strategis ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.(Nov/Aw)