DPRD Geram, Kontraktor Dinilai Hanya Memilih Ruas Yang Mudah Ditangani

Kerusakan parah ruas jalan yang menghubungkan Pelantaran-Parenggean-Tumbang Sangai, di Kabupaten Kotim.(Media DayakNovan)

Palangka Raya, Media Dayak

   Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Heriansyah mengatakan, masih terjadinya kerusakan ruas jalan Provinsi di wilayah Utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menghubungkan Pelantaran-Parenggean-Tumbang Sangai. Dinilai karena kontraktor hanya memilih penanganan pada titik atau ruas yang mudah dan ringan untuk ditangani.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng segera melaksanakan evaluasi. Terlebih pada ruas ini masih ada pekerjaan multiyear segmen tiga yang sedang dikerjakan di daerah ini.

Pasalnya ruas jalan Provinsi yang menghubungkan Pelantaran-Parenggean yang sebelumnya ditangani dengan kegiatan reguler sudah banyak mengalami kerusakan. Sementara untuk pengerjaan multiyear sudah selesai dikerjakan oleh rekanan.

Sementara titik terparah ada pada ruas Parenggean-Tumbang Sangai. Ada puluhan titik kerusakan yang harus diwaspadai pengendara. Kerusakan jalan di daerah ini selain karena mobilitas angkutan perusahaan besar swasta (PBS) yang cukup padat juga dipengaruhi oleh intensitas hujan yang cukup tinggi.

Kerusakan titik parah juga ada di sekitar Desa Beringin Agung, Kecamatan Telaga Antang, dimana pada ruas ini sedang ada pekerjaan pelebaran yang dilaksakan oleh rekanan. Namun, karena curah hujan tinggi pada ruas ini jalan licin dan membuat kendaraan harus mengantri untuk dapat meneruskan perjalannya.

Kondisi inilah yang menjadi sorotan keras Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah. Menurutnya, pada ruas ini ada pekerjaan multiyear segmen 3, yakni dari simpang Pelantaran-Parenggean-Tumbang Sanggai. Dia melihat penanganan ruas jalan ini kontraktor hanya melaksanakan pekerjaan memilih pada kerusakan-kerusakan ringan.

Kontraktor hanya melaksanakan pekerjaan dengan memilih yang mudah atau ruas ringan-ringan saja. Perlu dievaluasi PUPR Kalteng, konsultan pengawas mereka, kalo dihitung persentase apakah masuk skim pembayaran, padahal dilapangan tidak seimbang,Ucap Heriansyah saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (4/3) kemarin.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini mengatakan,  kalau penanganannya seperti itu, dana APBD Kalteng seolah sia-sia dan tidak bisa dinikmati masyarakat kecil. Kalau seperti ini seolah sia-sia tidak dinikmati masyarakat kecil untuk jadi peningkatan ekonomi dengan insfrastuktur yang baik. Sepertinya ini hanya menguntungkan pelaksana saja masyarakat tetap sulit melintas tidak menikmati jalan tersebut,tegas legislator dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Melihat kondisi tersebut, menjadi pertanyaan pihaknya dari DPRD Kalteng, apakah ini kaitannya karena perencanaan yang tidak matang atau ada kesengajaan karena teknis ada di pemerintah.

Apakah perencanaan tidak matang atau sengaja? karena teknis ada pada pihak pemerintah, masyarakat tolong diawasi jangan hanya DPRD saja ini uang rakyat perlu dilaporkan, pungkasnya.(Nvd)