Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Sekda Ir H Jainal Abidin MAP saat akan menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, kota wilayah II (Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung) tahun 2018 di Neptunus Ballroom Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2) kemarin. (Media Dayak: Diskominfosandi Barut)
Banjarmasin, Media Dayak
Dalam rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Sekretaris Daerah, Ir H Jainal Abidin, MAP, Kepala BappedaLitbang, Inspektur dan Kepala Bagian Organisasi Setda menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, kota wilayah II (Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung) tahun 2018 di Neptunus Ballroom Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2) kemarin.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri PAN dan RB ini dihadiri Gubernur/Wakil gubernur se-Kalimantan, Sekretaris Jendral Kemendagri, Kapolda Kalimantan Selatan, para Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Organisasi dari Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung serta tim asistensi dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri, Drs Hadi Prabowo, MM menyoroti persoalan Pemda yang masih menanggung pembayaran BPJS, alokasi anggaran dari pajak yang belum dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur dan persoalan lainnya.
“Dengan SAKIP, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran. Kerjasama antar daerah dalam program unggulan daerah untuk dapat dilaksanakan,” kata Hadi Prabowo.
Lebih lanjut dikatakannya, dengan program SAKIP pendampingan, pengamanan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat dilaksanakan dan dinilai.(lna)
