BPK RI Kalteng Sampaikan Apresiasi kepada Kepala Daerah

BERSAMA KEPALA BPK RI KALTENG-Bupati Barito Utara H Nadalsyah, Ketua DPRD Barut, Hj Mery Rukaini, Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, dan Bupati Bartim Ampera A.Y. Mebas,foto bersama Kepala BPK RI Kalteng usai penyerahan LKPD, Senin (9/3), di Auditorium BPK RI Palangka Raya.(Media Dayak/ Diskominfosandi barut)

Muara Teweh, Media Dayak

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ade Iwan Ruswana menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menyampaikan Lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2019. Dan senantiasa aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Ada 3 (tiga) Kabupaten yang menyerahkan LKPD saat ini dalam capaian opini sampai dengan LKPD tahun anggaran 2018 meraih hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Barito Utara dan Kotawaringin Barat telah 5 kali mendapat WTP sedangkan Barito Timur 3 kali,” kata Kepala BPK RI Kalteng Ade Iwan Ruswana.

Ade menyoroti terkait tata kelola aset di Pemerintah Daerah, masih adanya aset yang belum terdata secara lengkap. Selain itu, Ade juga menyoroti pertanggungjawaban Dana BOS. “Bisa karena lokasi sekolah atau hanya satu orang yang mengelola dana BOS. Sehingga terkait pelaporan administrasi terhambat,” ungkap Ade.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar dalam memeriksa laporan BUMD adalah akuntan publik yang kredibel. Untuk pengadaan barang dan jasa, Ade berharap agar ditahun-tahun kedepannya lebih baik lagi.

“Pengadaan barjas jangan sampai fiktif, karena mempengaruhi aset dan juga penilaian Opini. Terkait belanja modal yang dikeluarkan, harus sepadan dengan hasil yang dikeluarkan,” jelas Ade Iwan Rusnawa.

Kepala BPK RI Kalteng pun optimistis dengan laporan keuangan ketiga kabupaten ini yakni Barito Utara, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Sebab, sudah lima kali berturut-turut mendapat opini WTP. “Kalau sudah lima kali, itu artinya masalahnya semakin berkurang. Itu yang memungkinkan bisa mendapat WTP keenam,” katanya.

Meskipun demikian, jelasnya tetap tidak memungkiri adanya godaan terhadap para pejabat daerah atau kepala dinas, yang bisa saja menggagalkan upaya mendapatkan WTP keenam. “Saya harapkan hasil LKPD tahun anggaran 2019 kembali meraih Opini WTP tapi tergantung dari komitmen Pemdanya,” katanya.

Selain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur dan Kotawaringin Barat juga menyerahkan laporan keuangan daerahnya masing-masing yang ditandai Penandatanganan dan penyerahan LKPD (Unaudited) tahun 2019 oleh masing-masing daerah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana.(lna/Lsn)