Deputi Bidang ADPIN BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, saat memberikan sambutan Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kamis (5/9/2024).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Sampit, Media Dayak
Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalteng, para tokoh, jajaran akademisi, serta media atas dukungan terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Provinsi Kalteng.
Hal ini disampaikan oleh Deputi ADPIN Sukaryo Teguh Santoso dalam arahannya pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31, Hari Anak Nasional ke-40, dan Temu Kerja TPPS se-Kalteng Tahun 2024, yang berlangsung di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kamis (5/9/2024).
Sebagaimana diinformasikan, tujuan program Bangga Kencana adalah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.
Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31, Hari Anak Nasional ke-40, dan Temu Kerja TPPS se-Kalteng dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kalteng.
Lebih lanjut, Sukaryo menjelaskan bahwa secara demografis, Indonesia telah mencapai Replacement Level Fertility dengan TFR 2,18, artinya rata-rata wanita Indonesia melahirkan 2,18 anak. Kondisi ini berbeda dengan tahun 1971, di mana setiap wanita melahirkan rata-rata 5,6 anak.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan program KB. Dengan bergesernya konsep keluarga besar menjadi keluarga kecil, tingkat ketergantungan penduduk pun semakin menurun. Menurut perhitungan BPS, sejak tahun 2012, Indonesia telah menikmati bonus demografi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2032,” tuturnya.
Sukaryo juga menyampaikan bahwa pengendalian kelahiran berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data BPS Tahun 2022, angka harapan hidup penduduk Indonesia mencapai rata-rata 73,6 tahun.
Di bidang pembangunan keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga Nasional (Bangga Kencana) saat ini sebesar 61,43, mengalami peningkatan dari 53,93 pada tahun 2020, 54,01 pada tahun 2021, dan 56,07 pada tahun 2022. Indeks 61,43 ini terdiri dari Indeks Kebahagiaan (71,26), Indeks Ketentraman (59,44), dan Indeks Kemandirian (53,58). Meskipun keluarga Indonesia umumnya memiliki tingkat kebahagiaan yang cukup tinggi, kesejahteraan dan kemandirian belum sepenuhnya tercapai.
“Tantangan terbesar dalam pembangunan keluarga adalah tingginya prevalensi stunting, sebagai salah satu indikator kualitas SDM. Stunting harus kita atasi bersama, mengingat dampaknya yang serius di masa depan, termasuk penurunan produktivitas,” tegasnya.
“Meskipun angka penurunan stunting nasional pada tahun 2023 relatif kecil, kita tetap bersyukur karena upaya penurunan stunting menunjukkan tren positif. Kita masih memiliki waktu untuk mencapai target penurunan 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, berbagai terobosan yang telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah harus terus ditingkatkan,” bebernya.
Sukaryo mengungkapkan bahwa pada bulan Juni 2024 lalu, BKKBN telah melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak di Posyandu untuk PPS. Dari sasaran nasional sebesar 22.638.079 balita, sebanyak 16.378.086 atau 72% telah diukur. Dari jumlah tersebut, 5.805.481 balita (35,4%) mengalami masalah gizi, dan hanya 213.526 balita (3,68%) yang telah mendapatkan intervensi.
Untuk potret Kalteng selama gerakan intervensi serentak, dari 150.737 balita yang menjadi sasaran berdasarkan Data EPPGBM, sebanyak 149.783 (99,73%) telah diukur. Dari jumlah tersebut, 34.277 balita (41,96%) mengalami masalah gizi, dan 3.180 balita (9,25%) telah mendapatkan intervensi.
“Melihat situasi tersebut, fokus dalam waktu dekat ini adalah intervensi atau pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Kami harap balita yang mengalami masalah gizi, berdasarkan hasil intervensi serentak di Posyandu, dapat mendapatkan intervensi baik yang spesifik seperti ASI dan PMT maupun yang sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan KB,” pungkasnya.(MMC/YM/Aw)
