Belanja Modal Semester I Masih 20 Persen, DPRD Barito Timur Minta Eksekutif Genjot Penyerapan Anggaran

Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler. (Media dayak/Rsn)

Tamiang Layang, Media Dayak

DPRD Barito Timur mengingatkan eksekutif untuk mengejar sisa waktu 6 bulan ini dengan bekerja keras agar program-program yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, belanja sosial dan belanja hibah lebih dipercepat lagi penyerapan anggarannya. Hal tersebut disampaikan untuk menyikapi penyerapan anggaran yang masih rendah pada semester I tahun 2021.

“Dari hasil pembahasan realisasi anggaran semester I, pemerintah daerah menyampaikan secara keseluruhan serapan anggaran mencapai 42 persen. Ternyata penyerapan yang maksimal pada belanja pegawai, sedangkan di biaya hibah, biaya sosial dan biaya infrastruktur masih di bawah 20 persen,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler, Selasa, (27/07).

Menurut dia, serapan anggaran secara keseluruhan sebesar 42 persen memang terlihat cukup tinggi, namun DPRD tidak hanya melihat pencapaian global saja tetapi memilah bagian mana yang penyerapannya maksimal dan bagian mana yang belum.

“Jadi DPRD tidak melepaskan diri dari fungsi pengawasan dengan tetap memberikan saran dan masukan,” imbuh politisi dari PKPI ini.

Sesuai dengan Instruksi Presiden, lanjut Ariantho, seharusnya dalam kondisi pandemi seperti ini eksekutif mengoptimalkan pembiayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Harapan kami di DPRD ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal yang dapat menyentuh hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Sementara itu, terkait serapan anggaran penanganan covid-19, Ketua DPRD Nur Sulistio menjelaskan, dari pagu anggaran yang tercantum dan teranggarkan pada Belanja Tidak Terduga atau BTT sebesar Rp 35 miliar, semester I terserap Rp 14,4 miliar, sehingga ada pagu anggaran yang belum terealisasi hingga saat ini sebesar Rp 20,6 miliar.

“Karena itu kami mendorong eksekutif agar menggunakan anggaran dengan tepat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Nur Sulistio.

Kepala BPKAD Barito Timur, Misnohartaku menjelaskan rendahnya persentase belanja modal atau belanja publik karena masih dalam proses.

“Misalnya pemborong, tidak semua mau mengambil uang muka, mereka biasanya langsung ke tahap II, saat ini sebagian besar sudah cair, tinggal proses penyelesaian di review aktif,” ujarnya.

Menurutnya, eksekutif pasti berupaya mencapai target realisasi anggaran karena jika tidak mencapai target maka akan dikenai sanksi.

“Kami sudah beberapa kali rapat berkoordinasi dengan SKPD terkait percepatan realisasi anggaran, SKPD sudah kelar semua tinggal eksekusi, kalau uang tidak ada masalah, tinggal persyaratan administrasi dan kerja keras bersama untuk mencapai target,” jelas Misno. (Rsn)