Bawa Isu Konektivitas dan Pembangunan Inklusif, Indonesia Optimal Sukseskan Sidang Ke-2 IPPP

Oleh: Khalilah Nafisah)*

Indonesia kembali menunjukkan perannya di panggung internasional dengan menjadi tuan rumah Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2024. Acara ini mempertemukan para anggota parlemen dari negara Pasifik untuk membahas berbagai isu strategis kawasan. Sidang ke-2 IPPP ini mengusung tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.

Bacaan Lainnya

Dengan tema ini, pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif, yang sangat penting bagi kemajuan bersama di kawasan Pasifik. Fokus utamanya adalah peningkatan kerja sama ekonomi, sosial, dan politik di antara negara-negara anggota untuk menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi seluruh pihak.

Selain itu, diskusi akan mencakup cara-cara untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan mempromosikan inklusi sosial, yang semuanya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Melalui IPPP, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi dialog konstruktif dan kolaborasi erat antara negara-negara di kawasan Pasifik, guna mencapai kesejahteraan bersama yang lebih baik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan DPR yang menjadi tuan rumah Sidang ke-2 IPPP menekankan kemitraan maritim dengan sesama negara kepulauan sangat penting demi stabilitas kawasan. Puan berharap tema Sidang Ke-2 IPPP ini dapat meningkatkan stabilitas di kawasan pasifik. Puan menyebut negara yang terlibat dalam IPPP memiliki tempat yang sama dan harus dapat berdiri sama tinggi, serta harus mematuhi hukum internasional maupun piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara-negara yang terlibat termasuk Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta teritori Prancis French Polynesia dan Kaledonia Baru.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pertemuan IPPP ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) bagi kehidupan Indonesia maupun negara-negara Pasifik, hingga dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ini juga merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara dengan tujuan saling berbagi demi kepentingan bersama. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik dapat mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, dengan mengadopsi praktik terbaik dari masing-masing negara. Melalui diskusi mendalam dan berbagi pengalaman, diharapkan tercipta pemahaman bersama tentang cara-cara terbaik untuk menjaga dan memanfaatkan SDA secara bertanggung jawab yang tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekologis kawasan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan antusiasmenya terhadap perhelatan besar ini. Pertemuan IPPP ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Indra Iskandar berpesan bahwa pertemuan ini berfokus pada penyelesaian tantangan global saat ini seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Dalam konteks perubahan iklim, diskusi akan diarahkan pada upaya kolaboratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif bagi negara-negara di kawasan Pasifik yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas ketahanan pangan dengan tujuan memastikan bahwa semua negara anggota dapat mengakses sumber pangan yang cukup dan bergizi. Hal ini mencakup peningkatan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air yang efisien, dan penguatan sistem distribusi pangan untuk mengatasi kerawanan pangan.

Melalui IPPP, Indonesia bersama negara-negara lainnya berkomitmen untuk bekerja sama dalam menemukan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan di kawasan Pasifik.

Untuk diketahui, momen ini merupakan kali ke-2 Indonesia mengadakan Sidang IPPP setelah sukses menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2018. Dengan semangat dan komitmen tinggi, Indonesia melakukan segala persiapan yang dibutuhkan dalam menyambut delegasi dari negara-negara Pasifik.

Persiapan ini meliputi penyusunan agenda yang komprehensif, pengaturan logistik yang teliti, dan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan kelancaran acara. Indonesia bertekad untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para delegasi, menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi strategis, dan memperkuat hubungan diplomatik antar negara di kawasan Pasifik. Maka Indonesia memastikan bahwa semua delegasi yang hadir dapat berpartisipasi secara optimal dan merasa nyaman selama berada di Indonesia.

Selain itu, salah satu persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan keamanan di berbagai sektor. Rudi Rochmansyah selaku Kepala Biro Umum Setjen DPR RI menegaskan, pengamanan tersebut dilakukan mengingat nantinya delegasi negara Pasifik dijadwalkan akan berkunjung ke Gedung Parlemen untuk melakukan tour building. Pihaknya menyebut sebanyak 54 personil pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI telah dikerahkan untuk bertugas di berbagai titik, termasuk pengawalan delegasi.

Dengan menghadirkan para pemimpin parlemen dari berbagai negara, pertemuan ini memberikan platform bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan dan pengalaman, serta merumuskan kebijakan bersama yang dapat mengatasi tantangan global dan regional. Maka, kolaborasi ini sangat penting untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan bersama di masa depan.

)* Penulis adalah pekerja sosial dan aktivis muda Indonesia

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait