Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kapuas, Vitrianson, S.Sos, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflansi Daerah ,melalui zoom, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Jalan Pemuda km 5,5. Selasa (03/9/2024) Pagi. (Media Dayak/ hmskmf)
Kuala Kapuas, Media Dayak
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kapuas, Vitrianson,S.Sos , menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflansi Daerah, melalui zoom, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Jalan Pemuda km 5,5, Selasa (03/09/2024) Pagi.
Rakor Minggu Ke-5 di Bulan Agustus 2024, yang dipimpin oleh Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd , di hadiri oleh para narasumber baik yang mengikuti secara virtual maupun ofline, Penjabat tinggi madia, Pimpinan tinggi pratama kementerian dan lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota se- Indonesia serta tamu undangan lainnya.
Direktur Statistik Harga, Windiharso Ponco Adi. P dalam paparan nya, menyampaikan hasil terkait inflansi bulan Agustus tahun 2024 mencapai minus 0,03 persen, atau terjadi deflasi dibandingkan dengan bulan Juli 2024, Sementara itu inflansi dari tahun ke tahun sebesar 2,12 persen, angka ini lebih rendah dari bulan Juli dan bulan yang sama di tahun 2023 lalu.
Berdasarkan kelompok pengeluaran inflansi terbesar disumbangkan oleh kelompok Transportasi, dimana kenaikan harga BBM menjadi penyumbang andil dalam inflansi Kelompok Transportasi, mencapai 0,22 persen dengan andil inflansi sebesar 0,03 persen , kelompok Pendidikan juga ikut menyumbang inflansi di bulan Agustus dengan inflasi sebesar 0,65 persen dengan andil inflansi sebesar 0,04 persen. Komuditas-komuditas di dalam Kelompok Pendidikan di antaranya adalah naik nya tarif biaya SD ,SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi juga ikut menjadi penyumbang inflasi di bulan Agustus 2024 dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen, Selain itu juga harga emas dan perhiasan masih menyumbang inflansi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa dengan inflansi 0,50 persen dan andil sebesar 0,03 persen.
“Meskipun kelompok-kelompok ini termasuk sebagai kelompok inti dalam menyumbang Inflansi, tetapi Inflansi di bulan Agustus masih berada di bawah target tentu nya, dengan Deflasi sebesar 0,03 persen”, ucap Windiharso.
Dirinya juga menyampaikan, jumlah kabupaten/ kota Secara Nasional yang mengalami penurunan IPH s.d Minggu terakhir di bulan Agustusa 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Jumlah kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun dari minggu sebelumnya. Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Bintan, dengan nilai perubahan IPH 1,73 persen, komuditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 willayah tersebut terjadi didominasi oleh Cabai Rawit, Beras, dan Daging Ayam Ras. Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Karanganyar dengan nilai perubahan IPH 1,04 persen, komuditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Minyak Goreng. Kenaikan IPH Tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai perubahan IPH 3,35 persen. Komuditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominaisi oleh Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras.
“Jika kita lihat sampai dengan minggu terakhir 2024 sebagai fraksi inflansi pangan seluruh Kabupaten/Kota di luar daerah yang disebut, juga menunjukan indikasi yang kurang lebih sama, dan perlu diwaspadai seperti kenaikan Minyak Goreng, Beras, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Daging Sapi juga mulai sedikit bertambah dari 52 Kabupaten/Kota menjadi 56 Kabupaten/Kota, untuk Minyak Goreng yang perlu di waspadai karena kenaikan nya dari 158 Kabupaten/Kota di Minggu keempat merambah naik menjadi 185 Kabupaten/Kota yang naik harga nya di minggu terakhir di bulan Agustus, dan ini mungkin menjadi perhatian kita bersama”, pungkas nya.
Di akhir kegiatan rakor, Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, menyampaikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam mengendalikan inflansi pada akhir nya juga akan di ukur dengan kondisi ekonomi secara makro, ia juga mengingatkan untuk daerah-daerah yang mengelola APBD agar secepat nya dapat merealisasi kan pendapatan dan belanja, untuk bisa mengendalikan inflansi di daerah masing-masing. (hmskmf/Lsn)
