Antrean BBM. Pemkab Gumas, Polisi hingga Kejari Turun Tangan Bongkar Biang Antrean Panjang di SPBU

Sekda Gumas Richard didampingi Kajari Gumas Nugroho Wisnu Pujoyono, Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo, perwakilan Kodim 1018/Gumas, Asisten II Setda Gumas Baryen, Plt. Sekretaris Disperindag Gumas Yestati Agave meninjau SPBU di Jalan Diponegoro Kuala Kurun, guna memastikan ketersediaan BBM aman, Senin (11/5/2026).(Media Dayak/ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) akhirnya turun tangan menyikapi polemik antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan memicu keresahan masyarakat di Kota Kuala Kurun. Dalam rapat strategis yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gumas, Senin (11/5/2026) pagi, seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina hingga pengelola SPBU duduk bersama mencari solusi konkret demi mengurai krisis distribusi BBM yang kian memanas.

Rapat bertajuk penguatan pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen atas stabilitas harga BBM tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Gumas Richard didampingi Kajari Gumas Nugroho Wisnu Pujoyono, Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo, perwakilan Kodim 1018/Gumas, Asisten II Setda Gumas Baryen, Plt.Sekretaris Disperindag Gumas Yestati Agave, serta diikuti Ketua DPRD Gumas Binartha melalui Zoom bersama sejumlah pihak terkait lainnya.

Sorotan utama rapat tertuju pada antrean panjang di SPBU 64.745.01 Jalan Diponegoro Kuala Kurun yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi keluhan masyarakat. Perwakilan Pertamina Regional Kalimantan, Hari, mengakui adanya tekanan besar terhadap distribusi BBM, khususnya Pertamax dan Pertalite.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU. Jika mayoritas masyarakat membutuhkan Pertamax, maka antrean akan difokuskan terlebih dahulu untuk Pertamax. Setelah itu baru dibuka antrean Pertalite, atau dimungkinkan dua jalur sekaligus selama tidak mengganggu lalu lintas,” ujar Hari.

Hari memastikan Pertamina tengah berupaya memaksimalkan pasokan BBM ke Kuala Kurun dalam waktu dekat agar kondisi kembali normal seperti di Kota Palangka Raya.

“Kami mohon dukungan dan doa masyarakat agar distribusi Pertamax berjalan lancar. Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya atas situasi yang terjadi saat ini,” tambahnya.

Sekda Gumas Richard menegaskan, akar persoalan antrean panjang sebenarnya terletak pada keterbatasan kuota BBM yang masuk ke daerah.

“Kalau kuotanya tersedia dan distribusi lancar, maka antrean panjang seperti sekarang tidak akan terjadi,” tegas Richard.

Sementara itu, pihak SPBU 64.745.01 Jalan Diponegoro membeberkan kondisi riil di lapangan yang disebut sudah sangat mengkhawatirkan. Keterbatasan lahan serta minimnya jumlah nozzle disebut menjadi kendala utama dalam melayani lonjakan permintaan masyarakat.

SPBU tersebut hanya memiliki dua nozzle Pertalite, lima nozzle Pertamax, dan tiga nozzle Dexlite. Di sisi lain, pola distribusi dari Pertamina juga mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir.

“Dulu SPBU kami bisa menyesuaikan sendiri pemesanan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Sekarang kami menyalurkan sesuai pasokan yang diberikan Pertamina. Akibatnya masyarakat merasa stok tidak stabil, hari ini ada, besok kosong,” jelas perwakilan SPBU tersebut.

Pihak SPBU juga mengakui pengiriman BBM pada hari Minggu kerap disimpan untuk melayani lonjakan pengisian pada hari Senin. Kondisi itu membuat operasional hari Minggu sering kali tidak berjalan maksimal.

“Kami sebenarnya ingin buka penuh, tetapi ketika stok Sabtu habis dan kiriman baru datang Minggu sore, maka stok itu terpaksa kami simpan untuk kebutuhan Senin karena sangat padat,” ungkapnya.

Ketua DPRD Gumas Binartha turut menyoroti persoalan harga BBM eceran yang tetap tinggi meski harga di SPBU normal. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pertamina.

Binartha juga menyinggung persoalan distribusi BBM di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Rungan, Rungan Barat, Rungan Hulu, Manuhing dan Manuhing Raya yang hanya memiliki dua SPBU aktif.

“Pertashop memang ada, tetapi pengusaha BBM lokal masih kesulitan mendapatkan pasokan. Ini harus menjadi perhatian Pertamina,” tegas Binartha.

Dalam rapat tersebut, Kajari Gumas Nugroho Wisnu Pujoyono menilai tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pengecer BBM terjadi akibat distribusi ke SPBU resmi yang masih minim.

“Pertalite adalah BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Namun di lapangan justru banyak dijual eceran, sementara SPBU buka hanya sebentar,” kritik Kajari.

Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo pun menegaskan pihak kepolisian siap turun tangan penuh menjaga distribusi BBM tetap aman dan lancar.

“Di Kuala Kurun hanya ada dua SPBU dan distribusinya belum lancar. Berbeda dengan Palangka Raya yang SPBU-nya buka 24 jam. Kami meminta SPBU Jalan Diponegoro juga bisa membuka layanan pada hari Minggu,” ujar Heru.

Heru menegaskan Polres Gunung Mas siap memberikan pengamanan dalam proses distribusi hingga penindakan tegas terhadap praktik penimbunan BBM.

“Kalau ada penimbunan, kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Gumas Baryen meminta adanya penambahan jam operasional SPBU serta komitmen pengelola agar tidak membiarkan praktik pengisian BBM berulang oleh oknum tertentu.

Menutup rapat, Sekda Richard kembali menekankan bahwa solusi paling mendesak untuk mengurai antrean panjang di SPBU 64.745.01 Jalan Diponegoro Kota Kuala Kurun adalah penambahan kuota BBM, khususnya Pertamax, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara stabil dan berkelanjutan.(Nov/Aw)